Wamena (ANTARA) - Sebanyak empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan periode 2024-2029 dilantik dan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Djaniko MH Girsang.
Keempat pimpinan DPRP Pegunungan yang mengucapkan sumpah janji tersebut, yakni Ketua DPRP Yos Elopere, bersama tiga wakil ketua masing-masing Hengky D Jikwa (wakil ketua I), Terius Yigibalom (wakil ketua II) dan Bertus Asso (wakil ketua III).
Ketua DPRP Pegunungan Yos Elopere di Wamena, Jumat mengatakan setelah pelantikan ini pihaknya akan fokus menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) dan rencana kerja pimpinan DPRP Pegunungan periode 2024-2029
“Tugas kami sesuai perundang-undangan, selain itu juga merencanakan tata tertib dewan, menetapkan pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua, serta melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan AKD,” katanya.
Dia berharap semua proses tersebut berjalan sesuai jadwal ,sehingga tugas-tugas kedewanan seperti legislasi, anggaran dan pengawasan bisa cepat berjalan.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai menyampaikan selamat atas pelantikan pimpinan DPRP Pegunungan yang berjalan lancar.
“Ini adalah agenda besar dari 12 roadmap atau langkah strategis Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Dia me nhyebutkan 12 roadmap itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kelembagaan internal pemerintah dalam konteks perangkat daerah, manajemen ASN, kerangka perencanaan dalam konteks rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
“Ada hal yang bersifat kelembagaan politik, yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP, hari ini (Jumat, 31/1)) menjadi bagian perjalanan panjang pemimpin DPRP Pegunungan definitif,” ujarnya.
Dia menjelaskan perjalanan menuju pelantikan anggota DPRP Pegunungan itu dilakukan sejak proses pemilihan lada 14 Februari 2024, pelantikan anggota pada 8 November 2024 dan pelantikan pimpinan dilakukan pada 31 Januari 2025.
“Ini menjadi saksi sejarah terbentuknya fungsi kelembagaan DPRP Pegunungan menjadi sempurna,” katanya.
Menurut dia, dengan kepemimpinan DPRP Pegunungan definitif maka dilanjutkan membahas tata tertib dan pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Semua proses kalau sudah dilakukan maka kelembagaan ini semakin lengkap untuk menjalankan berbagai tugas yang bersifat kebijakan, dalam aspek regulasi, pendanaan, pengawasan serta kebijakan lainnya di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menilai hal ini sangat baik dalam menunjang kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Minimal kami telah menemukan bentuk pola kerja sama dalam konteks kunjungan kerja, reses akhir Desember 2024 serta sidang paripurna dalam pembahasan rancangan APBD dilakukan satu bulan terakhir ini,” katanya.