Wamena (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan melakukan kerja sama tol laut dan jembatan udara guna menekan harga bahan pokok (bapok).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan Linda CH Wellikin di Wamena, Rabu mengatakan, kerja sama tersebut menghubungkan dua daerah yakni Timika, Kabupaten Mimika dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Kerja sama ini Kemenhub mempercayakan kepada PT Trigana Air untuk mengangkut barang dari Timika ke Wamena tentu dengan mendapat subsidi,” katanya.
Menurut Linda, kerja sama antara Kemenhub RI dan Pemkab Jayawijaya berlangsung sejak 2017-2019, dan 2019-2024.
“Kerja sama pada 2017-2019 ada dua pelaku usaha yang dipercayakan dalam kerja sama ini, kemudian pada 2019-2024 menjadi satu pelaku usaha dan 2024 awal hingga akhir menjadi tiga pelaku usaha,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kerja sama tol laut dan jembatan udara untuk menyamakan harga sekaligus menekan tingkat kemahalan di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami itu mendapatkan subsidi dari Kemenhub melalui ongkos angkut dengan maskapai yang dipilih Trigana Air dengan jalur yang ditetapkan oleh Papua Pegunungan melewati Timika-Wamena,” katanya.
Dia menambahkan, kerja sama ini dimana pelaku usaha yang telah ditunjuk atau percayakan membeli bapok dari Timika, dan mendapatkan potongan biaya angkut ke Wamena sebesar 50 persen.
Sementara timbal baliknya, kata dia, pengangkutan barang apapun terutama hasil bumi yang telah dikemas dari Papua Pegunungan ke Timika mendapat subsidi 100 persen alias gratis.
“Memang dengan kerja sama ini ada perubahan harga yang signifikan di Wamena untuk menekan tingkat kemahalan, sekaligus membantu pedagang orang asli Papua Pegunungan meningkatkan kesejahteraan mereka karena hasil buminya dikirim ke Timika,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa kerja sama tol laut dan jembatan udara itu langsung antara Kemenhub RI dan PT Trigana, Pemkab Jayawijaya hanya memperoleh kemudahan dari kerja sama itu karena termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
