Jayapura (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura menyebutkan dua daerah setempat masuk program Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan (DBTFMS) yakni Kabupaten Jayapura dan Pegunungan Bintang.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo di Jayapura, Senin, mengatakan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom. Sarmi, Mimika, Mamberamo Raya,Pegunungan Bintang, Puncak, dan Puncak Jaya.
"Program DBTFMS merupakan salah satu upaya kami dalam menghadirkan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah yang belum memadai sehingga masyarakat di Papua bisa mendapatkan pelayanan maksimal," katanya.
Oleh sebab itu, katanya, kehadiran program tersebut sangat penting untuk pemenuhan standar fasilitas kesehatan.
"Wilayah kerja kami, terdapat tiga desa yang ditetapkan dalam program DBTFMS, yakni: Desa Aurina dan Desa Nandaizi di Kabupaten Jayapura, dan Desa Ater Pegunungan Bintang," ujarnya
Dia menjelaskan Desa Aurina dan Nandaizi skema DBTFMS yang ditetapkan adalah pengiriman tenaga kesehatan ke lokasi desa tersebut melalui kerja sama dengan faskes terdekat, yakni Puskesmas Airu ke Desa Aurina dan Puskesmas Urunum Guay ke Desa Nandaizi.
"Sedangkan, Desa Ater, Pegunungan Bintang akan diberlakukan kerjasama dengan faskes secara khusus dalam hal ini dilakukan kerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon," katanya lagi.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), pihaknya menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan.
"Untuk di Indonesia terdapat 11 provinsi yang mendapatkan program DBTFMS yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah," katanya dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7).
Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan Public Expose dengan tema "Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2024" yang digelar secara virtual, Senin (14/7).
