Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melarang kepala dinas/badan berpergian ke luar daerah selama pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah ...
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai meminta 32 organisasi perangkat daerah atau OPD daerah setempat untuk sigap menyiapkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ...
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua Tahun 2025 dipastikan terkena efisiensi anggaran pemerintah secara nasional mencapai sebesar Rp77,3 miliar. ...
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Nasional l/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) dalam upaya optimalisasi meningkatkan penerimaan pajak dan ...
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua bekerja sama dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNK) untuk melakukan lelang kendaraan dinas guna menekan defisit dan efisiensi anggaran ...
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Papua, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang ...
Pemkab Biak Numfor Papua pada 2025 mewajibkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk di-inputke dalam Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP), yakni sebagai wujud keterbukaan ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) setempat pada tahun 2025 akan mengelola dana desa mencapai Rp186,8 miliar untuk 257 kampung. ...
Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua masih tetap menerapkan lima hari kerja bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. ...
Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua pada 2025 memperoleh pembagian dana otonomi khusus Papua (Otsus) sebesar Rp101,2 miliar. "Dana Otsus Papua tahun ini, Kabupaten Supiorii sebelumnya sebesar ...