#TATA KELOLA KEUANGAN

Gubernur Papua Mathius D. FakhirimemintaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantu mengatasi persoalan kelebihan jumlah aparatur sipil negara ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp5,71 miliar hingga kini belum dikembalikan karena masih dikuasai pihak yang ...

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya memastikan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra mengajak 254 kepala kampung di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi warganya. "Peningkatan kualitas pelayanan ini diwujudkan ...

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meminta Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat sistem pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. ...

Pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada semester II 2026 agar target pembangunan tercapai sesuai rencana. ...

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Aryoko Rumaropen berharap pelambatan arus kas daerah akibat belum optimal transfer keuangan dari pemerintah pusat tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik di ...