Merauke (Antara Papua) - Pemilik ulayat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, meminta pemerintah membayar lahan tempat pembangunan sejumlah sekolah khususnya di kawasan bekas permukiman transmigran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Felix Liem Gebze, di Merauke, Sabtu, mengatakan lebih dari satu sekolah di kawasan bekas transmigrasi masih menjadi masalah.
"Ada banyak tuan tanah yang datang ke kantor untuk menuntut penyelesaian tanah tersebut," kata Felix.
Menurut dia, sekolah-sekolah yang kini dipersoalkan oleh masyarakat adat, sebelumnya dibangun oleh pihak kantor transmigrasi, lalu diserahkan kepada pengelola pendidikan yaitu dinas pendidikan untuk melanjutkannya.
"Sehingga secara logika, sekolah yang kebanyakan di tengah-tengah perkampungan transmigrasi itu sudah diselesaikan atau sudah dibayar oleh kantor transmigrasi," katanya lagi.
Untuk memastikan status penyelesaian tanah tersebut, lanjut Felix, pihaknya mengarahkan masyarakat adat untuk mengecek langsung ke kantor transmigrasi.
"Kami di Dinas Pendidikan dan Pengajaran tidak tahu proses kepemilikan tanah ini, mengingat kami hanya menjalankan sekolah setelah diserahkan oleh pihak transmigrasi," katanya pula.
Selain sekolah di kawasan bekas transmigrasi, ia mengaku ada beberapa sekolah yayasan lainnya yang bermasalah karena pemilik ulayat menggugat dan menuntut penyelesaian atau ganti rugi pembayaran lahan tempat dibangun sekolah itu.
"Untuk sekolah dikelola yayasan, seperti YPPK dan YPK itu, kami sarankan pemilik ulayat mengecek ke yayasan, karena sekolah itu dibangun oleh yayasan dan diserahkan kepada dinas pendidikan sehingga kami tidak tahu kesepakatan awalnya seperti apa antara pihak yayasan dan pemilik ulayat," kata dia lagi. (*)
Berita Terkait
Pemkot Jayapura optimalkan penarikan retribusi sampah rumah tangga 2024
Jumat, 26 April 2024 0:27
Pemprov Papua ajak warga peduli hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 21:22
Pemkab Jayapura siapkan anggaran Rp80 Miliar sukseskan Pilkada serentak 2024
Kamis, 25 April 2024 21:20
Bawaslu Papua evaluasi kinerja Panwas distrik untuk pilkada serentak
Kamis, 25 April 2024 17:22
Pemerhati lingkungan ajak warga jaga hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 17:18
Pemkot Jayapura ingatkan warga lindungi hutan untuk sumber air
Kamis, 25 April 2024 16:53
Kapolresta:2.500 anak muda Kota Jayapura daftar jadi anggota Polri
Kamis, 25 April 2024 16:51
Satpol PP Kota Jayapura tertibkan PKL jual di jalan protokol
Kamis, 25 April 2024 16:49