Jakarta, 11/12 (Antara) - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermawan Sulistyo mengusulkan agar pemilu, baik legislatif maupun presiden, di Papua ditunda karena kondisinya tidak kondusif.
"Kalau menurut saya tunda saja khusus di Papua, sangat tidak kondusif. Saran saya tunda, untuk apa sih orang sudah jelas peta di kursi DPR," ujar Hermawan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemilu di Papua dapat ditunda setahun atau 2 tahun sembari melihat kondisi keamanan di daerah paling timur Tanah Air itu.
Setelah kondusif, kata Hermawan, pemilu baru digelar di Papua untuk pemilihan umum anggota legislatif. Untuk sementara, perwakilan masyarakat Papua di Senayan dapat dibuat status quo.
Untuk Pilpres 2019, dia menyebut jumlah penduduk Papua tidak banyak sehingga tidak signifikan memengaruhi total perolehan suara pasangan calon presiden/wakil presiden.
"Kalau yang ditunda di Jawa Barat atau Jawa Timur, baru akan terganggu," katanya.
Ia mengatakan bahwa kerawanan terdapat di semua daerah. Akan tetapi, tingkat kerawanan di Papua tinggi. Dengan sedikit pemicu, misalnya, menyebabkan konflik terbuka.
"Usahakan ke depan pemicunya tidak ada lagi. Kalau masih ada, polisi bergerak hati-hati di sana," katanya.
Sebelumnya, dalam apel kesiapan TNI membantu Polri dalam pengamanan Natal, Tahun Baru 2019, dan Pemilu 2019 di Silang Monas, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan bahwa Provinsi Papua masih menjadi salah satu daerah rawan yang diantisipasi mereka dalam perhelatan Pemilu 2019.
Papua menjadi daerah yang diantisipasi karena memiliki sistem noken serta merupakan daerah pegunungan yang masih terdapat kelompok bersenjata.
"Kalau menurut saya tunda saja khusus di Papua, sangat tidak kondusif. Saran saya tunda, untuk apa sih orang sudah jelas peta di kursi DPR," ujar Hermawan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemilu di Papua dapat ditunda setahun atau 2 tahun sembari melihat kondisi keamanan di daerah paling timur Tanah Air itu.
Setelah kondusif, kata Hermawan, pemilu baru digelar di Papua untuk pemilihan umum anggota legislatif. Untuk sementara, perwakilan masyarakat Papua di Senayan dapat dibuat status quo.
Untuk Pilpres 2019, dia menyebut jumlah penduduk Papua tidak banyak sehingga tidak signifikan memengaruhi total perolehan suara pasangan calon presiden/wakil presiden.
"Kalau yang ditunda di Jawa Barat atau Jawa Timur, baru akan terganggu," katanya.
Ia mengatakan bahwa kerawanan terdapat di semua daerah. Akan tetapi, tingkat kerawanan di Papua tinggi. Dengan sedikit pemicu, misalnya, menyebabkan konflik terbuka.
"Usahakan ke depan pemicunya tidak ada lagi. Kalau masih ada, polisi bergerak hati-hati di sana," katanya.
Sebelumnya, dalam apel kesiapan TNI membantu Polri dalam pengamanan Natal, Tahun Baru 2019, dan Pemilu 2019 di Silang Monas, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan bahwa Provinsi Papua masih menjadi salah satu daerah rawan yang diantisipasi mereka dalam perhelatan Pemilu 2019.
Papua menjadi daerah yang diantisipasi karena memiliki sistem noken serta merupakan daerah pegunungan yang masih terdapat kelompok bersenjata.