Kejaksaan Tinggi Papua Barat usulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan
Rabu, 29 Juli 2020 3:34 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf (Foto Antara Papua Barat / Ernes Kakisina)
Sorong (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan guna memudahkan pelayanan dan pengaduan hukum bagi masyarakat di daerah tersebut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf di Sorong, Selasa (28/7), mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan guna memudahkan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Dia menjelaskan guna memudahkan pelayanan dan pengaduan hukum bagi masyarakat di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat akan dibentuk kejaksaan negeri.
"Namun membentuk kejaksaan negeri di setiap kabupaten harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi dan dukungan serta persetujuan pemerintah daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan syarat administrasi pembentukan kejaksaan negeri pada setiap kabupaten harus ada polres dan pengendalian negeri, serta dukungan lahan dari pemerintah daerah setempat.
Pihaknya telah mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan karena sudah ada lahan serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Permasalahan lahan, katanya, harus diutamakan sebelum diusulkan anggaran pembangunan kejaksaan negeri, jangan sampai anggaran sudah ada tetapi lahan belum siap sebab permasalahan tanah di Papua sebagai rumit.
"Selain mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan kami juga mengusulkan peningkatan tipe Kejaksaan Negeri Sorong menjadi tipe A," kata dia.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf di Sorong, Selasa (28/7), mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan guna memudahkan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Dia menjelaskan guna memudahkan pelayanan dan pengaduan hukum bagi masyarakat di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat akan dibentuk kejaksaan negeri.
"Namun membentuk kejaksaan negeri di setiap kabupaten harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi dan dukungan serta persetujuan pemerintah daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan syarat administrasi pembentukan kejaksaan negeri pada setiap kabupaten harus ada polres dan pengendalian negeri, serta dukungan lahan dari pemerintah daerah setempat.
Pihaknya telah mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan karena sudah ada lahan serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Permasalahan lahan, katanya, harus diutamakan sebelum diusulkan anggaran pembangunan kejaksaan negeri, jangan sampai anggaran sudah ada tetapi lahan belum siap sebab permasalahan tanah di Papua sebagai rumit.
"Selain mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri Sorong Selatan kami juga mengusulkan peningkatan tipe Kejaksaan Negeri Sorong menjadi tipe A," kata dia.
Pewarta : Ernes Broning Kakisina
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
PLN alirkan daya listrik 1.110 kVA dukung operasional RS PKU Unimuda Sorong
03 January 2026 8:28 WIB
PLN Papua dan Papua Barat menanam 2.500 bibit pohon di Holtekamp Jayapura
28 November 2025 18:20 WIB
Kementerian ESDM-PLN salurkan listrik gratis untuk 100 rumah prasejahtera Fakfak
18 November 2025 16:30 WIB
PLN-Kementerian ESDM resmikan PLTMH Anggi, dorong Arfak capai energi bersih
01 November 2025 16:29 WIB
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Pemprov Papua Pegunungan dukung pembukaan lahan pertanian 800 hektare di Jayawijaya
22 April 2026 11:40 WIB
Wali Kota Jayapura serahkan bantuan keagamaan Rp100 juta bagi TK di Kotaraja
20 April 2026 19:01 WIB