New York (ANTARA) - Utusan Myanmar untuk PBB di New York berjanji akan melawan setelah junta, yang memecatnya karena ia mendesak negara-negara menggunakan "segala cara" untuk menindak kudeta 1 Februari terhadap pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu (27/2).

Televisi pemerintah Myanmar pada Sabtu mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.

PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Dengan demikian, Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini.

"Kami belum menerima pernyataan apa pun mengenai perubahan perwakilan Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, pada Jumat (26/2) memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB agar tidak mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengirim utusan baru untuk PBB, junta akan memicu pertarungan di badan dunia itu --yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

PBB sebelumnya harus menangani klaim berbeda soal perwakilan di badan dunia itu.

Pada September 2011, Majelis Umum PBB menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu.

Langkah itu diambil PBB setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa mengakui otoritas baru Libya.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada Jumat bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."

Para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan komite tersebut adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional."

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal."

Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.

Sumber : Reuters