Jakarta (ANTARA) -
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua meminta pemerintah mempercepat pemekaran di tiga wilayah yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, mengatakan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis.
"Kami mendukung penuh pemerintah pusat dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua ini untuk mensejahterakan rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Untuk itu, kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB di tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," kata Arebo, dalam siaran persnya.
Ia yakin pemekaran Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan di Tanah Cendrawasih tersebut.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tidak semua orang Papua minta merdeka, tidak semua orang Papua minta referendum, saya adalah warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI harga mati," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Catto Y Mauri yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan dukungannya terhadap pemekaran tiga wilayah di Papua. Ia juga menegaskan NKRI adalah pemberian anugerah Tuhan untuk rakyat Papua.
"Sebagai seorang hamba Tuhan, Saya ingin katakan satu statemen yang saya bisa bilang dan tidak terbantahkan. Papua di dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Itu kita syukuri," kata Mauri yang juga anggota Pemuda Adat Papua ini.
"Sebagai seorang hamba Tuhan, Saya ingin katakan satu statemen yang saya bisa bilang dan tidak terbantahkan. Papua di dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Itu kita syukuri," kata Mauri yang juga anggota Pemuda Adat Papua ini.
Kepada DPN Pemuda Adat Papua, Mahfud menyampaikan pemerintah akan mempercepat proses pemekaran atau DOB di Papua. "Caretaker sedang dipikirkan yang penting diundangkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti baru pembentukannya dengan Perpres, itu lebih gampang sudah kita siapkan," ujar dia.
Ia pun akan segera menindaklanjuti semua masukan yang diterima dari DPN Pemuda Adat Papua dan menyampaikannya kepada presiden. "Semua saya akan sampaikan ke Presiden, lalu kita akan mempercepat. Saya ucapan terimakasih selamat jalan, salam untuk saudara saya di Papua," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Hadir dalam pertemuan mewakili Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua lainnya yaitu Hironimus Taime (Waketum DPN PAP), Daud Rumaropen (Dewas DPN PAP), Julles Ongge, (Dewas PAP), Willem Frans Ansanay (Dewas PAP).