Wamena (ANTARA) - Akademisi Kabupaten Jayawijaya menilai pengembalian kewenangan SMA/SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dapat berdampak positif untuk pengawasan kinerja guru SMA/SMK agar lebih baik.
Dosen Stimik Agamua Wamena, Marthen Medlama di Wamena, Rabu, mengatakan meskipun demikian, pengembalian kewenangan memberikan juga dampak negatif.
"Yang pertama ruang kontrol lebih mudah setelah dikembalikan ke kabupaten dan kota. Kabupaten lebih mudah kontrol guru aktif di sekolah atau tidak," katanya.
Menurut Marthen, ada sisi positif yang terlihat selama SMA/SMK ditangani provinsi, misalnya kesejahteraan guru yang benar-benar terjadi.
"Jadi nanti ketika dikembalikan ke kabupaten, pasti ada pikiran-pikiran bahwa dulu di provinsi perhatian cukup bagus, di kabupaten tidak," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun pengembalian SMA/SMK ke kabupaten/kota ini nantinya membebani keuangan pemerintah kabupaten, pihaknya mengharapkan pemimpin sudah memiliki solusi untuk mengatasi persoalan itu.
"Pada intinya tetap membebani keuangan daerah juga karena selama ini, di provinsi sudah cukup membantu. Jadi kabupaten punya perhatian hanya SD, SMP, tetapi dengan pengembalian itu agak sedikit memberatkan, tetapi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa kelola baik," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pada 2023 sudah dilakukan pengembalian kewenangan SMA/SMK yang sebelumnya ditangani provinsi, menjadi kewenangan kabupaten.
Sekadar diketahui, berdasarkan data dinas pendidikan, terdapat 365 SMA/SMK di Kabupaten Jayawijaya.
Dosen Stimik Agamua Wamena, Marthen Medlama di Wamena, Rabu, mengatakan meskipun demikian, pengembalian kewenangan memberikan juga dampak negatif.
"Yang pertama ruang kontrol lebih mudah setelah dikembalikan ke kabupaten dan kota. Kabupaten lebih mudah kontrol guru aktif di sekolah atau tidak," katanya.
Menurut Marthen, ada sisi positif yang terlihat selama SMA/SMK ditangani provinsi, misalnya kesejahteraan guru yang benar-benar terjadi.
"Jadi nanti ketika dikembalikan ke kabupaten, pasti ada pikiran-pikiran bahwa dulu di provinsi perhatian cukup bagus, di kabupaten tidak," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun pengembalian SMA/SMK ke kabupaten/kota ini nantinya membebani keuangan pemerintah kabupaten, pihaknya mengharapkan pemimpin sudah memiliki solusi untuk mengatasi persoalan itu.
"Pada intinya tetap membebani keuangan daerah juga karena selama ini, di provinsi sudah cukup membantu. Jadi kabupaten punya perhatian hanya SD, SMP, tetapi dengan pengembalian itu agak sedikit memberatkan, tetapi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa kelola baik," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pada 2023 sudah dilakukan pengembalian kewenangan SMA/SMK yang sebelumnya ditangani provinsi, menjadi kewenangan kabupaten.
Sekadar diketahui, berdasarkan data dinas pendidikan, terdapat 365 SMA/SMK di Kabupaten Jayawijaya.