Biak (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor, Papua akan menggandeng PT Pos Indonesia dan Bank BNI untuk melayani pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di daerah pada 2024.
"Bapenda ingin pada 2024 memberikan kemudahan bagi warga berbagai kampung melunasi pembayaran PBB sektor perkotaan dan perdesaan," ujar Kepala Bapenda Biak George Krey kepada ANTARA di Biak, Senin.
Ia mengatakan, melibatkan kantor Pos Indonesia untuk pembayaran PBB karena setiap saat warga bisa bayar langsung di tempat.
Begitu juga dengan salah satu bank BNI di Biak, menurut George, untuk mempermudah wajib pajak melunasi tagihan PBB langsung dari pemotongan rekening.
"Dengan adanya kemudahan pembayaran PBB lewat Pos bisa membantu masyarakat di kampung," kata Kepala Bapenda George.
Diakuinya, penerimaan PBB pada 2023 menjadi salah satu pendapatan daerah mencapai kurang lebih Rp2,5 miliar.
George berharap, setelah menggandeng PT Pos Indonesia dan BNI akan meningkatkan penerimaan pembayaran PBB sektor perkotaan dan pedesaan dari warga pada 2024.
Ia berharap, dengan keterlibatan PT Pos Indonesia diharapkan dapat mendongkrak penerimaan PAD Biak yang ditargetkan mencapai Rp35 miliar.
Pada 4 Januari 2024 Pemkab Biak Numfor mulai memberlakukan satu Perda pajak daerah dan Retribusi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Sampai 2024 pengelolaan PBB sejak dikembalikan ke Kabupaten Biak Numfor pembayaran PBB sektor perkotaan dan pedesaan hanya melalui Bank Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bapenda Biak gandeng kantor Pos-BNI layani pembayaran PBB
"Bapenda ingin pada 2024 memberikan kemudahan bagi warga berbagai kampung melunasi pembayaran PBB sektor perkotaan dan perdesaan," ujar Kepala Bapenda Biak George Krey kepada ANTARA di Biak, Senin.
Ia mengatakan, melibatkan kantor Pos Indonesia untuk pembayaran PBB karena setiap saat warga bisa bayar langsung di tempat.
Begitu juga dengan salah satu bank BNI di Biak, menurut George, untuk mempermudah wajib pajak melunasi tagihan PBB langsung dari pemotongan rekening.
"Dengan adanya kemudahan pembayaran PBB lewat Pos bisa membantu masyarakat di kampung," kata Kepala Bapenda George.
Diakuinya, penerimaan PBB pada 2023 menjadi salah satu pendapatan daerah mencapai kurang lebih Rp2,5 miliar.
George berharap, setelah menggandeng PT Pos Indonesia dan BNI akan meningkatkan penerimaan pembayaran PBB sektor perkotaan dan pedesaan dari warga pada 2024.
Ia berharap, dengan keterlibatan PT Pos Indonesia diharapkan dapat mendongkrak penerimaan PAD Biak yang ditargetkan mencapai Rp35 miliar.
Pada 4 Januari 2024 Pemkab Biak Numfor mulai memberlakukan satu Perda pajak daerah dan Retribusi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Sampai 2024 pengelolaan PBB sejak dikembalikan ke Kabupaten Biak Numfor pembayaran PBB sektor perkotaan dan pedesaan hanya melalui Bank Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bapenda Biak gandeng kantor Pos-BNI layani pembayaran PBB