Jakarta (Antara Papua) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka pendaftaran lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dengan jumlah total sebanyak 1.212 formasi yang disediakan untuk mengisi jabatan fungsional umum dan tertentu dalam lowongan CPNS ini.
"Proses pendaftarannya sudah dimulai per Rabu ini, sampai batas waktu terakhir pada tanggal 23 September 2014 pukul 00.00 WIB melalui situs www.panselnas.menpan.go.id," kata Kepala Pusat Humas Kemnakertrans Suhartono di Jakarta, Rabu.
Pengumuman pendaftaran CPNS sudah dimulai pada tanggal 9 September sampai batas waktu dengan 22 September 2014 dan informasi pendaftaran tentang persyaratan pelamar, jabatan dan kualifikasi, formasi dan lokasi penempatan bisa dibuka melalui www.depnakertrans.go.id.
Suhartono memaparkan dari jumlah 1.212 formasi tersebut, sebanyak 212 formasi lowongan CPNS tersedia untuk mengisi formasi fungsional umum (staf) dan fungsional tertentu dengan jenjang pendikan mulai SMK sampai dengan S1 yang akan ditempatkan di lingkungan kantor pusat Kemnakertrans dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnakertrans di seluruh Indonesia.
Sedangkan sebanyak 1.000 lowongan adalah untuk formasi fungsional instruktur dengan ketentuan jenjang pendikan mulai dari D-2 sampai dengan S-1 dengan 200 orang akan ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Latihan Kerja (LLK) UPTP Kemnakertrans di seluruh Indonesia.
Sisanya, sebanyak 800 formasi fungsional instruktur akan ditempatkan di BLK dan LLK yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Provinsi/Kab/Kota yang tersebar diseluruh Indonesia.
Kepala Pusat Humas Kemnakertrans Suhartono mengatakan tahun ini formasi lowongan CPNS untuk Kemnakertrans memang didominasi oleh formasi fungsional instruktur yang jumlahnya mencapai 1.000 orang.
"Formasi CPNS tahun ini memang didominasi fungsional instruktur yang akan ditempatkan di balai-balai latihan kerja (BLK) baik milik UPTP Kemnakertrans maupun UPTD milik Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indoesia. Formasi fungsional khusus ini sedang dalam proses finalisasi bersama di Kemen PAN dan RB," kata Suhartono.
Kebijakan penerimaan formasi fungsional instruktur itu merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat aspek pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja bagi lulusan pendidikan dan para pencari kerja.
"Sistem pendidikan dan pelatihan kerja harus bersinergi dan bermuara pada peningkatan kompetensi kerja sehingga kebutuhan pasar kerja dapat segera terpenuhi oleh angkatan kerja Indonesia yang berdaya saing tinggi," kata Suhartono.
Sinergi dan pemberdayaan seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja mutlak diperlukan dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten dan mampu berkompetisi dalam pemberlakuan AEC tahun 2014. (*)
