BRG : moratorium sawit dan tambang berdampak positif

Jayapura (Antara Papua) - Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan moratorium sawit dan pertambangan akan memberikan dampak positif bagi lahan gambut, karena memberikan kesempatan bagi lahan ini untuk "bernafas".

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, di Jayapura, Senin, mengatakan pada April 2016 terbit Instruksi Presiden yang menyatakan tidak memperbolehkan memberikan ijin baru untuk lahan sawit dan pertambangan.

"Termasuk yang berada di areal lahan gambut, instruksi itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Siti Nurbaya," katanya.

Menurut Nazir, dari tindaklanjut tersebut menyebabkan ada ratusan ribu hektare lahan yang diusulkan ijinnya langsung dihentikan.

"Kami bersyukur, pasalnya hal ini memberikan lahan gambut untuk bisa bernafas dengan baik," ujarnya.

Sekadar diketahui, Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala BRG.

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, pemerintah memmandang perlu membentuk Badan yang akan melaksanakan kegiatan Restorasi Gambut.

Atas dasar pertimbangan ini Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). (*)