Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mendorong tujuh sinode-keuskupan memberdayakan dana bantuan keagamaan yang telah diterimanya untuk kesejahteraan umat masing-masing.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi di Jayapura, Jumat, mengatakan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal mengalokasikan anggaran besar bagi lembaga keagamaan harus dimanfaatkan secara baik.
"Untuk itu kami ingin mendorong para pimpinan sinode-keuskupan untuk membuat kebijakan dari bantuan keagamaan yang diterima bagi umat dengan pengelolaan yang baik," katanya.
Pihaknya ingin para pimpinan sinode-keuskupan membuat kebijakan dari program skala prioritas untuk pemanfaatan bantuan keagamaan dari pemerintah tersebut.
"Jadi bantuan keagamaan tersebut harus menyentuh dan memenuhi kebutuhan umat dalam berbagai bidang seperti kesehatan hingga ekonomi," ujarnya.
Dia menjelaskan kalau bisa bantuan keagamaan juga diberdayakan bagi umat dalam peningkatan kesejahteraan, misalnya jika ada umat hidup dengan berjualan pinang maka ada sedikit perhatian dari gereja berupa modal usaha yang diambil dari bantuan keagamaan tersebut.
Ketujuh lembaga keagamaan tersebut, yakni keuskupan di Provinsi Papua, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, MPD Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Papua, Sinode Gereja Kemah Injil KINGMI di Papua, Sinode Gereja Injili di Indonesia (Gidi), Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, dan Sinode Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Provinsi Papua.
Dia berharap dana bantuan keagamaan yang dialokasikan oleh pemerintah tidak hanya untuk operasional lembaga tetapi juga menyentuh umat di berbagai aspek kehidupan. (*)
