Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong rendah yakni 35 persen dan inklusi keuangan sebesar 75 persen.
"Kita ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat kita untuk bisa akses ke keuangan, harus kita percepat," kata Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan silaturahmi nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa.
Presiden RI mendorong percepatan akses keuangan masyarakat baik untuk akses menabung dan kredit.
Untuk menabung, Kepala Negara mendorong agar anak-anak sejak dini dari SD, SMP hingga SMA/SMK diedukasi menabung dan bisa mengakses ke perbankan.
Urusan menabung itu, lanjut dia, banyak berkaitan dengan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
"Masih kita memiliki ruang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses ke keuangan yang kita miliki," imbuh Presiden RI.
Sementara itu, untuk urusan kredit, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut sudah ada program Bank Wakaf Mikro yang saat ini ada di 55 pondok pesantren dan akan terus ditambah.
Kepala Negara mencermati hingga saat ini sudah terbentuk kelompok usaha yang akan menjadi klaster untuk kemudian akan dipayungi menjadi semacam holding.
Dengan begitu, kata dia, usaha mikro dan kecil akan mudah mengakses market place pemasaran nasional dan global.
Untuk UMKM, lanjut dia, juga ada PNM Mekar dengan plafon mencapai Rp32 triliun yang saat ini memiliki 5,9 juta nasabah dengan pengambilan kredit yang bisa ditingkatkan hingga Rp10 juta
"Ini juga sama, ekosistem sudah terbentuk tinggal kita ini membawa bagaimana agar mereka bisa naik kelas, tapi memang ini memerlukan waktu," ucapnya.
Meski tergolong pembiayaan dengan nominal kecil, namun angka kredit macet masih kecil di bawah satu persen.
"Artinya kecil-kecil ini justru memiliki kedisiplinan, kejujuran dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, menambah ruang untuk pembiayaan kecil seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang ditambah plafonnya menjadi Rp190 triliun tahun 2020 dari Rp140 triliun tahun 2019 hingga tahun 2024 plafon ditingkatkan menjadi Rp325 triliun untuk UMKM.
"Apa yang kita inginkan, daerah ikut mendorong, membantu masyarakat untuk bisa mengakses itu, buatlah kelompok-kelompok usaha, carikan channel ke perbankan, carikan KUR tapi dalam kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin baik, ini tugas daerah," katanya.
Dalam rakornas tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Selain itu, juga dihadiri anggota DPR RI, gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota hingga pengurus Bank Wakaf Mikro.
