Jakarta (ANTARA) - Inisiator Prakerja.org Andri W Kusuma meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang ditemukan beberapa permasalahan ke tingkat penyidikan.
Andri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebut kajian yang dilakukan KPK itu bagian dari kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
"Kajian ini sudah masuk ke pulbaket ranahnya penyelidikan karena KPK sendiri menyatakan sudah ada temuan-temuan dalam proyek kartu prakerja," katanya.
Andri mengatakan berdasarkan kajian KPK peristiwa pidana diduga kuat telah ada dalam program yang menjadi janji Presiden Joko Widodo tersebut, salah satunya dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan
"Kami minta juga KPK lebih tegas untuk melanjutkan kembali kajian ini. Penyelidikan ini sebetulnya, ini penyelidikan halus menurut kami, untuk ke ranah penyidikan," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menyatakan beberapa temuan dalam kajian KPK terkait program kartu prakerja yang patut disorot seperti pelaksanaan pelatihan yang justru dilakukan platform daring bukan lembaga pelatihan.
Kemudian penunjukan langsung delapan mitra Kartu Prakerja tanpa proses lelang hingga pelatihan yang sebagian besar sudah tersedia di media sosial lain secara gratis termasuk prakerja.org.
"Mensrea sangat terang benderang karena KPK menyatakan dalam pelatihan ini ada konflik kepentingan," ujar Andri.
Sebelumnya, KPK telah merampungkan kajian atas program Kartu Prakerja dan juga telah mengirim hasil kajian tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada 2 Juni 2020.
"Beberapa temuan KPK terkait program kartu prakerja antara lain sekitar 9 juta calon peserta yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kemudian penggunaan "fitur face recognition" dalam program ini dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta," tuturnya.
KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah serta tak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Atas beberapa temuan itu, KPK merekomendasikan pelatihan kartu prakerja gelombang ke-4 ditunda sementara sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu, mengusulkan agar program ini kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Berita Terkait
Dari Kartu Prakerja guna peningkatan kompetensi SDM di Papua
Jumat, 25 November 2022 10:07
Menko Airlangga: Kartu Prakerja harapan dari warga Papua majukan usahanya
Minggu, 5 September 2021 10:36
Menko Airlangga : Kartu Prakerja dukung pertumbuhan ekonomi Papua Barat
Jumat, 3 September 2021 20:55
BNI beri promo menarik bagi peserta program kartu prakerja
Sabtu, 21 Agustus 2021 13:57
Pemerintah tambah dana Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun
Minggu, 18 Juli 2021 6:36
Pemerintah dan BNI mendorong efektivitas Kartu Prakerja lewat KUR
Sabtu, 5 Juni 2021 10:52
Presiden Joko Widodo sebut lima sektor pelatihan Kartu Prakerja paling diminati
Rabu, 17 Maret 2021 14:52
Wapres Ma'ruf Amin: Kartu Prakerja akan dianggarkan hingga 2022
Jumat, 5 Maret 2021 11:25