Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan Rp89,6 triliun per tahun sejak 2016 atau 3,9 persen dari APBN untuk mendukung program penanganan perubahan iklim atau climate change.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu dilakukan dalam rangka menjalankan target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.
“Indonesia dengan komitmennya maka kita butuh dana sangat besar dalam rangka bisa jalankan NDC sehingga Kemenkeu sudah mengembangkan climate budget tagging-nya,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menuturkan melalui penganggaran Rp89,6 triliun per tahun maka Indonesia telah mendanai sekitar 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan perubahan iklim yaitu Rp3.461 triliun atau rata-rata Rp266,2 triliun per tahun.
“Untuk bisa mencapai NDC tentu ada gap sebesar 66 persen dari kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan sebenarnya target pendanaan ini merupakan komitmen internasional dalam rangka memerangi climate change melalui Paris Agreement pada 2016 yakni sebesar 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2020.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendukung berbagai langkah seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengurangi emisi gas karbon.
“Kami di Kemenkeu akan terus dukung langah-langkah seluruh K/L termasuk Ibu Siti (Menteri KLHK) dan seluruh jajaran,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan dukungan pemerintah dalam program ini juga dilakukan melalui instrumen fiskal perpajakan yaitu pemberian tax holiday dan allowance untuk sektor energi terbarukan.
“Juga pembebasan PPN bea masuk untuk sektor energi terbarukan termasuk di dalamnya panas bumi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah turut menciptakan dana insentif daerah yang memperhitungkan kemampuan dalam menjaga lingkungan hidup melalui dana transfer dan instrumen fiskal yang berbasis ekologi.
“Jadi dari sisi fiskal policy selain dari pajak bea masuk juga dari sisi belanja termasuk memberi insentif ke daerah berbasis ekologi,” ujarnya.
Berita Terkait
Pemerintah resmi naikkan tarif PPN menjadi 11 persen
Jumat, 1 April 2022 6:56
Sri Mulyani apresiasi BRI menggarap potensi usaha ultra mikro
Rabu, 16 Februari 2022 18:26
Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN menurun hingga 3,29 persen pada Oktober
Selasa, 16 November 2021 13:17
Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan keuangan daerah belum efisien dan efektif
Senin, 13 September 2021 14:11
Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimalkan TKDD untuk pembangunan
Senin, 13 September 2021 14:00
Menkeu Sri Mulyani sebut 96,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan
Senin, 30 Agustus 2021 13:54
Menkeu: Dana pendidikan mencapai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir
Rabu, 4 Agustus 2021 11:25
Pemerintah tambah dana Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp30 triliun
Minggu, 18 Juli 2021 6:36