Manokwari (ANTARA) - Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diminta tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah pengendalian COVID-19.
"Dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sudah ada Keputusan Presiden, peraturan menteri termasuk peraturan daerah. Untuk itu daerah silahkan bekerja tidak usah ragu lagi," kata Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indra Gunawan pada rapat kerja bupati dan wali kota seluruh Papua Barat, Rabu.
Di tengah pandemi, kata dia, pemerintah berusaha mendorong agar aktivitas masyarakat dan kegiatan pemerintahan bisa tetap berjalan. Untuk itu, penerapan protokol harus dikawal secara terus menerus.
"Perintah bapak Presiden sebelum ada vaksin, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan," ujarnya.
Terkait Instruksi Presiden dalam hal protokol kesehatan, lanjut Indra, para gubernur, bupati dan wali kota diminta melakukan sosialisasi secara masif. Hal itu sebagai upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Dia juga menyebutkan bahwa protokol kesehatan wajib dilaksanakan di segala bidang. Kepala daerah dipersilahkan menerapkan sanksi sosial, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar. Pemerintah daerah pun dipersilahkan untuk melibatkan tokoh dan organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Semua pihak dapat dilibatkan untuk pencegahan dan pengendalian pandemi.
"Semua sudah ada dasar aturannya dan anggarannya pun tersedia. Jadi daerah jangan ragu-ragu lagi," katanya.
Gunawan menambahkan bahwa pengendalian dan pencegahan COVID-19 di lingkungan pemerintahan pun sudah diatur. Begitu pula dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
"Dalam pengendalian dan pencegahan, personil Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) diharapkan menjadi duta COVID-19 di setiap daerah. Dalam penegakan Inpres, Permen dan Perda mereka punya peran besar," demikian Indra Gunawan.
Berita Terkait
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56