London (ANTARA) - Inggris pada Kamis (18/2) menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar dan menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius menyusul kudeta militer di negara Asia Tenggara itu.
"Kami, bersama sekutu internasional kami akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri luar negeri Inggris Dominic Raab.
Inggris mengatakan akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar, yakni menteri pertahanan Mya Tun Oo, menteri dalam negeri Soe Htut, dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing.
Selain itu, Inggris mengatakan pengamanan lebih lanjut sedang diberlakukan untuk mencegah bantuan Inggris secara tidak langsung disalurkan untuk mendukung pemerintah Myanmar yang sekarang dipimpin militer.
"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," demikian pernyataan pemerintah Inggris.
Para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi baru dari Inggris dan Kanada pada Jumat ketika pengunjuk rasa bersiap untuk turun berunjuk rasa ke jalan, yang akan menandai dua minggu berlangsungnya demonstrasi harian di Myanmar.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Pemberontak Myanmar kubur 30 jasad tewas dalam serangan biadab
Kamis, 30 Desember 2021 15:43
Persidangan Aung San Suu Kyi dimulai di Myanmar
Senin, 14 Juni 2021 16:38
Pemimpin junta Myanmar akan hadiri KTT ASEAN di Jakarta
Rabu, 21 April 2021 17:24
pemimpin Myanmar Suu Kyi tampak sehat, kata pengacaranya
Rabu, 31 Maret 2021 17:38
Korban tewas dalam unjuk rasa di Myanmar lampaui 500 jiwa
Selasa, 30 Maret 2021 13:56
Demonstrasi terus lanjut, 96 WNI putuskan tinggalkan Myanmar
Kamis, 25 Maret 2021 8:42
Pejabat dari partai Suu Kyi meninggal dunia dalam tahanan polisi
Minggu, 7 Maret 2021 21:11
Utusan khusus PBB serukan tindakan kudeta junta Myanmar
Sabtu, 6 Maret 2021 16:55