Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI meminta Densus 88 Antiteror Polri agar lebih transparan kepada publik terkait dengan aksinya di lapangan.
"Komisi III DPR RI meminta Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Karier BNPT agar lebih mengedepankan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan aksi-aksi di lapangan serta kendala dalam operasional maupun dukungan," demikian salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
RDP secara tertutup itu menghasilkan empat poin kesimpulan rapat. RDP itu juga digelar bersamaan dengan Deputi Penindakan dan Pembinaan Karier Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI.
Kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kadensus 88 Antiteror Polri mengenai realisasi anggaran dan capaian kinerja pada tahun 2021 dan mendukung usulan kebutuhan anggaran dan rencana kerja tahunan 2023.
Komisi III DPR RI menerima penjelasan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT mengenai realisasi anggaran dan evaluasi penanganan kasus pada tahun 2021 dan mendukung usulan kebutuhan anggaran serta rencana kerja tahunan 2023.
Komisi III DPR RI meminta Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga dan memperkuat komunikasi.
"Kami lakukan rapat tertutup agar Densus dan BNPT bisa lebih terbuka menyampaikan soal perkembangan teroris dan potensi teroris," kata anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan saat jumpa pers usai RDP.
Ia mengatakan bahwa laporan Kepala Densus 88 jika kondisi secara umum pada tahun 2022 ini dapat terkendali. Akan tetapi, Komisi III DPR mengingatkan mengenai potensi munculnya radikalisme baru di Indonesia.
Berita Terkait
KPU Jayapura target pelipatan surat suara DPR dan DPRD lima hari
Senin, 15 Januari 2024 13:45
KPU Jayapura kerahkan 105 orang lipat surat suara DPR dan DPRD
Senin, 15 Januari 2024 9:34
Pemakaman jenazah Lukas Enembe dilaksanakan Kamis sore
Kamis, 28 Desember 2023 10:23
DPR RI: Kontribusi PTFI berdampak pemberdayaan masyarakat Papua
Senin, 11 Desember 2023 3:14
Ketua DPR Puan harapkan smelter Gresik rampung 2024
Minggu, 10 Desember 2023 23:42
Pansus DPR RI: Pengangkatan anggota legislatif jalur otsus harus OAP
Selasa, 21 November 2023 15:43
Bawaslu Mimika: Panwaslu ujung tombak pengawasan Pemilu 2024
Sabtu, 18 November 2023 11:38
Ketua KPU: 729 caleg perebutkan 45 kursi DPR Provinsi Papua
Minggu, 5 November 2023 13:37