Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung program sanitasi eliminasi buang air besar sembarangan (BABS) mengingat hal tersebut masih menjadi permasalah serius di Bumi Cenderawasih.
Staf ahli bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Provinsi Papua Paskalis Netep di Jayapura, Kamis mengatakan melalui program tersebut dapat mempercepat akses sanitasi.
"Akses sanitasi ini masih menjadi permasalahan serius untuk itu dengan kemauan politik dan komitmen bersama akan menghilang kebiasaan BABS," katanya.
Menurut Paskalis, tidak hanya memungkinkan untuk menghilangkan kebiasaan BABS tetapi juga mengatasi masalah lain seperti praktik kebersihan tangan, pengamanan air minum dan makanan.
"Bisa juga mengatasi pengelolaan limbah padat dan cair yang semuanya itu masuk dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)," ujarnya.
Dia menjelaskan melalui Advokasi dan Horizontal Learning (AHL) ini akan menjadi bukti bahwa Provinsi Papua, kabupaten/kota berkomitmen terkait Sustainable Depelopment Goals (SDGs)
"Ini merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kota Jambi dan Kabupaten Tangerang yang akan menjadi contoh bagi Pemprov Papua, terutama peran besar Aliansi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dalam mendukung dan mendorong kepala daerah dalam penganggaran bagi sektor sanitasi.
Sekadar diketahui, pada kegiatan Advokasi dan Horizontal Learning (AHL) dilakukan penandatanganan komitmen deklarasi Stop BABS 2025 oleh Wali Kota Jayapura, Bupati Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Tengah di salah satu hotel berbintang, Kota Jayapura, Kamis.
