Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pembangunan dapat dijalankan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Kepala DJPb Wilayah Papua dan Papua Barat Moudy Hermawan di Jayapura, Senin mengatakan, dengan meningkatkan PAD maka meminimalisir ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pusat.
"Oleh sebab itu kami harap adanya kolaborasi dari Pemda dengan instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," katanya.
Menurut Moudy, dengan begitu sumber-sumber PAD akan terlihat karena masih banyak potensi Tanah Papua yang bisa di garap bersama antara pemerintah dengan Forkompinda lainnya.
"Seperti Pemprov Papua yang saat ini hanya fokus pada pajak kendaraan bermotor, namun ke depan bisa juga dengan hal lainnya misalnya sektor perkebunan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya sangat mendorong PAD di Tanah Papua bisa terus ditingkatkan dengan melihat berbagai sumber pendapatan yang harus digarap secara maksimal.
"Sehingga ini menjadi tugas bersama dalam terus mencari sumber-sumber pendapatan baru,"katanya.
Dia menambahkan pendapatan negara hingga Agustus masih tumbuh positif dengan kontribusi terbesar dari sektor pajak perdagangan internasional yang tumbuh fantastis di angka 929,41 persen.
"Pendapatan negara di Papua tercatat sebesar Rp11,58 triliun atau telah mencapai 94,94 persen dari target APBN 2024," ujarnya.
