Menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua terus mengakselerasi pemetaan dan penataan pendidikan vokasi sebagai strategi mencetak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang siap kerja serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pemetaan ini merupakan bagian dari proses panjang revitalisasi SMK yang digagas sejak 2018 dan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan penting lainnya setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Revitalisasi SMK tidak hanya difokuskan pada pembenahan sarana prasarana dan kualitas guru, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran baru di tengah masyarakat Papua mengenai pentingnya pendidikan vokasi.

Siswa SMK di Papua kini lebih banyak memilih jurusan Bisnis Manajemen (Bismen) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), karena adanya pergeseran kebutuhan di dunia industri akibat kemajuan teknologi. Tapi ke depan diharapkan ada pula peningkatan minat siswa terhadap jurusan-jurusan yang produktif seperti teknik mesin, perikanan, kelistrikan juga agribisnis.

Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Yulianus Kuayo menjelaskan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMK ke kabupaten/kota dari sebelumnya di Provinsi Papua sempat menyebabkan pembukaan SMK secara masif tanpa kajian yang mendalam sehingga banyak sekolah membuka jurusan yang tidak sesuai dengan potensi lokal maupun kebutuhan dunia kerja.

Banyak SMK dibuka tanpa dasar pemetaan. Ada sekolah yang jurusannya tidak nyambung dengan bidang keahlian utama sekolah tersebut. Misalnya, SMK agribisnis tapi malah membuka jurusan teknik kendaraan ringan.

Oleh karena itu, proses revitalisasi dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur berdasarkan spektrum keahlian SMK nasional. Hasilnya, lahirlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 188.4/2018.DPPAD/VII/2022 yang mengatur perubahan nomenklatur bidang, program, hingga konsentrasi keahlian di seluruh SMK Papua.

Langkah pemetaan

Proses pemetaaan pendidikan vokasi dilakukan secara bertahap sejak 2018 hingga 2022 melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dengan melibatkan majelis kepala sekolah SMK, lembaga adat, serta kalangan dunia usaha dan industri. Proses ini dimaksudkan agar SMK tidak hanya berorientasi ke pengajaran, tetapi juga pada relevansi dan penyerapan dunia kerja.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Amelia Ondikleuw mengatakan, tujuan utama pemetaan yakni menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan ekonomi lokal dan regional.

"Kita tidak ingin lulusan SMK hanya dapat ijazah, tetapi tidak tahu akan bekerja dimana. Oleh karena itu, semua jurusan di SMK harus benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja atau mempersiapkan mereka menjadi wirausaha," katanya.

Hasil pemetaan mengungkap sejumlah fakta penting, termasuk adanya tumpang tindih program keahlian antar-SMK yang berdiri dalam radius dekat. Hal ini berdampak pada pemborosan anggaran dan kesulitan pemenuhan tenaga pengajar produktif.

"Kalau semua sekolah membuka jurusan yang sama, siapa yang akan mengajar, guru produktif itu langkah dan tidak ada formasi CPNS, akhirnya sekolah harus membayar guru honorer sendiri yang ujungnya menjadi beban pembiayaan," kata Yulianus Kuayo, menambahkan.

Menyelaraskan dunia pendidikan

Di Kabupaten Jayapura kini ada delapan SMK negeri maupun swasta yakni SMK Negeri 1 Sentani, SMK Negeri 2 Nimboran, SMK Negeri 3 Depapre, SMK Negeri Pertanian Pembangunan Sentani, SMK Ngeri 5 Penerbangan Waibu, SMK Santo Yosef Nazaret, SMK YPKP Sentani dan SMK Negeri 4 Yapsi.

Jumlah ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan vokasi yang merata di berbagai wilayah distrik di Kabupaten Jayapura.

Pemetaan pendidikan vokasi tidak dapat dilepaskan dari konsep "link and match" antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Revitalisasi konsentrasi keahlian SMK ditetapkan berdasarkan proyeksi kebutuhan industri, peluang investasi, dan potensi sumber daya alam di Papua.

"Link and match" dalam dunia pendidikan adalah konsep yang menghubungkan dan menyelaraskan antara pendidikan dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Tujuan dari link and match adalah untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat langsung berkontribusi dan beradaptasi dengan baik di tempat kerja

Misalnya, di wilayah pesisir diarahkan ke kompetensi kelautan dan perikanan, di dataran tinggi dapat difokuskan ke agribisnis atau kehutanan. Jadi, dipetakan sesuai potensi wilayahnya. Hal ini penting agar lulusan dapat diserap atau membangun usaha sendiri.

Salah satu strategi konkret yang telah berjalan yakni pembuatan kelas industri, yakni skema kerja sama antara SMK dan pelaku industri.

Program ini memungkinkan siswa belajar langsung di perusahaan dalam waktu lama, dengan 70 persen kurikulum disusun berdasarkan standar industri.

Contohnya, SMK Pariwisata Papua bekerja sama dengan Ultima Hotel Entrop. Siswa orang asli Papua belajar langsung di hotel selama satu setengah tahun, dan sisanya di sekolah. Setelah lulus mereka langsung direkrut menjadi karyawan. Hal itu bukti program bisa mengubah masa depan.

Program serupa juga diterapkan di SMK Negeri 4 Merauke bidang kehutanan dan perkebunan yang bekerja sama dengan PT Medco. Ada pula kolaborasi dengan perusahaan lokal untuk praktik kerja lapangan dan penyesuaian kurikulum.

Berdasarkan data pada 2023, jumlah siswa SMK di Papua mencapai 13.363 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.433 menempuh pendidikan di SMK negeri, sementara 3.930 lainnya tersebar di SMK swasta.

Tantangan dan kebutuhan

Kendati program revitalisasi vokasi menunjukkan arah yang positif, tapi tantangan masih cukup besar. Salah satunya yakni keterbatasan perusahaan berskala besar di Papua yang dapat menyerap lulusan SMK.

Tantangan lain yakni keberanian sekolah untuk menciptakan peluang wirausaha. Banyak sekolah masih terjebak zona nyaman, enggan membangun program yang melatih siswa menjadi pelaku usaha.

Meski demikian, sudah ada contoh baik, seperti SMK Negeri 5 Agribisnis Merauke dan SMK Agribisnis Koya, yang telah mulai mengembangkan produk lokal dan bisnis kecil, dan itu perlu terus didorong.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, Dinas Pendidikan Papua merasa perlu untuk mendorong pelatihan guru produktif dan menyediakan sarana praktik yang memadai.

Selain itu, bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program SMK Pusat Keunggulan (PK) juga sangat membantu pengadaan alat praktik sesuai kebutuhan.

Saat ini terdapat sejumlah SMK di Kabupaten Jayapura yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan Pemerintah provinsi hanya membina tiga sekolah kejuruan yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Khusus Negeri Agribisnis dan Agroteknologi Papua di Koya, Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua dan Sekolah Negeri Khusus Kemaritiman Papua di Biak.

Fokus Dinas Pendidikan Provinsi Papua ke depan yakni menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai model pendidikan vokasi berbasis kewirausahaan dan industri.

Dinas Pendidikan setempat kini sedang membenahi semua aspek dari penerimaan siswa baru, pengelolaan asrama, kurikulum, hingga standar pembelajaran. Targetnya, lulusan siap bersaing di dalam dan luar negeri.

Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjuti hasil pemetaan yang telah dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Dengan begitu SMK benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi diharapkan akan dapat mencetak anak-anak siap kerja atau berwirausaha. Jika semua pihak berkomitmen maka lima tahun ke depan akan dilihat wajah pendidikan vokasi di Papua yang telah berubah dan mampu menghasilkan lulusan dengan keahlian relevan, siap kerja ataupun berwirausaha.