Pemprov Papua Pegunungan dorong kolaborasi program di delapan kabupaten

Rabu, 3 September 2025 13:34 WIB

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ketika menambuh tifa tanda dibukanya Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (3/9) 2025. ANTARA/Yudhi Efendi

Supaya menyamakan arah pembangunan

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong kolaborasi program delapan kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Rabu, mengatakan kolaborasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi visi misi antara gubernur dan wakil gubernur serta visi misi bupati dan wakil bupati delapan kabupaten sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program yang berkesinambungan,” katanya.

Menurut dia, kolaborasi program pembangunan berkelanjutan antara provinsi dan kabupaten sangat penting, yang dituangkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

“Usulan program dari delapan kabupaten sangat diperlukan dalam kegiatan ini supaya menyamakan arah pembangunan, sehingga sasaran yang ingin dilaksanakan dapat terwujud dan masyarakat benar-benar menerima manfaat program tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan RPJMD merupakan rumusan awal yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui program dan kegiatan di delapan kabupaten, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.

“Pemerintah daerah harus dapat memastikan rakyat harus sejahtera, rakyat harus makmur di bidang sumber daya manusia (SDM), sumber daya ekonomi dan potensi sumber daya yang ada di daerah ini dapat dikelola baik serta di bidang infrastruktur harus dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.

Dia menambahkan, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di delapan kabupaten Papua Pegunungan harus bekerja bersama dengan mendorong program pembangunan yang bersinergi dari pusat hingga ke daerah, dari provinsi hingga kabupaten.

“Untuk itu dalam rapat pertemuan dalam membahas RPJMD maka harus ada bupati dan wakil bupati supaya usulan yang disampaikan benar-benar dapat ditampung, dikaji kemudian dapat diturunkan ke masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai terwujud,” ujarnya.

Pemprov Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi atau Bapperida setempat menggelar Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 yang dihadiri kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis delapan kabupaten di provinsi setempat.