Jayapura (Antaranews Papua) - Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop mengaku sengaja bersikap tegas demi peningkatan peringkat dalam kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun anggaran.
Bupati Benediktus kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan awalnya memang sangat sulit mengkoordinasikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya terkait pengumpulan data mengenai kinerja pencapaian program anggaran dan lain sebagainya.
"Namun dibutuhkan ketegasan dari kepala daerah agar proses manajerial di dalam pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD di kabupaten tersebut," katanya.
Menurut Benediktus, setelah dilantik pada 2016, ia memacu penyusunan berbagai laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan agar penyusunan LPPD ke depannya dapat berjalan lancar.
"Proses pelaporan tersebut rata-rata hampir di semua kabupaten mengalami kesulitan, di mana kurang adanya gerak, kecepatan dan ketetapan dalam mensikapi LPPD ini setiap tahunnya sehingga lambat laun setiap tahun menjadi kebiasaan," ujarnya.
Ketegasan Bupati Boven Digoel itu mulai membuahkan hasil yakni peningkatan nilai dan peringkat dalam penyampaikan LPPD 2016 menjadi urutan 14 yang sebelumnya 16 dari 29 kabupaten/kota.
Ia mengapresiasi para pimpinan OPD yang merespons sikap tegasnya, sekaligus menjadikan hal itu sebagai motivasi tersendiri.
Menurut Benediktus, ketegasan dari kepala daerah juga kurang sehingga kepala-kepala OPD ini menjadi "malas tahu" atau bersikap cuek, padahal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, administrasi seperti ini sangat penting.
"LPPD ini adalah satu instrumen negara atau pemerintah yang diberikan kepada semua untuk bagaimana menilai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya membiasakan hal-hal yang benar, dan tidak membenarkan yang biasa (malas).
Penetapan peringkat kinerja LPPD itu juga merupakan bagian dari upaya memicu, memacu, memotivasi daerah-daerah untuk terus melakukan kerja-kerja administratif yang baik sehingga ada peningkatan dalam melaksanakan roda pemerintahan di kabupaten atau di daerah masing-masing. (*)
Bupati Benediktus kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan awalnya memang sangat sulit mengkoordinasikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya terkait pengumpulan data mengenai kinerja pencapaian program anggaran dan lain sebagainya.
"Namun dibutuhkan ketegasan dari kepala daerah agar proses manajerial di dalam pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD di kabupaten tersebut," katanya.
Menurut Benediktus, setelah dilantik pada 2016, ia memacu penyusunan berbagai laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan agar penyusunan LPPD ke depannya dapat berjalan lancar.
"Proses pelaporan tersebut rata-rata hampir di semua kabupaten mengalami kesulitan, di mana kurang adanya gerak, kecepatan dan ketetapan dalam mensikapi LPPD ini setiap tahunnya sehingga lambat laun setiap tahun menjadi kebiasaan," ujarnya.
Ketegasan Bupati Boven Digoel itu mulai membuahkan hasil yakni peningkatan nilai dan peringkat dalam penyampaikan LPPD 2016 menjadi urutan 14 yang sebelumnya 16 dari 29 kabupaten/kota.
Ia mengapresiasi para pimpinan OPD yang merespons sikap tegasnya, sekaligus menjadikan hal itu sebagai motivasi tersendiri.
Menurut Benediktus, ketegasan dari kepala daerah juga kurang sehingga kepala-kepala OPD ini menjadi "malas tahu" atau bersikap cuek, padahal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, administrasi seperti ini sangat penting.
"LPPD ini adalah satu instrumen negara atau pemerintah yang diberikan kepada semua untuk bagaimana menilai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya membiasakan hal-hal yang benar, dan tidak membenarkan yang biasa (malas).
Penetapan peringkat kinerja LPPD itu juga merupakan bagian dari upaya memicu, memacu, memotivasi daerah-daerah untuk terus melakukan kerja-kerja administratif yang baik sehingga ada peningkatan dalam melaksanakan roda pemerintahan di kabupaten atau di daerah masing-masing. (*)