Timika (ANTARA) - Puluhan mahasiswa gabungan dari elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Timika dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Timika menuntut kalangan DPRD setempat untuk mengusut tuntas pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mimika.
Tuntutan itu disampaikan kedua elemen mahasiswa itu saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Mimika, Senin.
Koordinator aksi demo damai PMII dan GMNI Timika Arden dalam orasinya meminta wakil rakyat konsisten mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dari perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
Para mahasiswa menilai aneh Pemkab Mimika melalui Disdikbud masih ngotot untuk membangun kantor baru di saat terjadi defisif anggaran besar-besaran akibat recofusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
Di sisi lain, Kantor Disdikbud sudah ada di gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di kawasan Kelurahan Karang Senang SP3, berdampingan dengan kantor-kantor dinas dan badan yang lain, namun tidak mau dimanfaatkan dengan alasan yang tidak jelas.
Terdapat empat poin yang dituntut mahasiswa Mimika saat menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Mimika itu.
Pertama, mendesak DPRD Mimika mengidentifikasi oknum siapa yang meloloskan proyek siluman pembangunan gedung baru Disdikbud.
Kedua, mendesak DPRD Mimika untuk membatalkan proyek siluman pembangunan gedung baru Disdikbud karena terkesan hanya memboroskan anggaran di tengah masa pendemi COVID-19.
Ketiga, mendesak DPRD Mimika memanggil Kepala Disdikbud Jenny O Usmani untuk mempertanggungjawabkan pembangunan gedung baru Disdikbud.
Keempat, meminta DPRD Mimika agar mendesak Bupati Eltinus Omaleng mencopot Jenny O Usmani dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud Mimika lantaran dianggap tidak becus mengurus dan mengelola sektor pendidikan di Mimika.
Wakil Ketua DPRD Mimika Alex Tsenawatme menjanjikan kepada para mahasiswa untuk segera memanggil Kepala Disdikbud Jenny O Usmani agar melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Mimika terkait rencana pembangunan kantor baru Disdikbud yang menulai sorotan tajam dari warga.
"Kami harus gelar RDP dengan instansi terkait untuk mengetahui apakah benar sudah ada pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan," kata Alex.
Tuntutan itu disampaikan kedua elemen mahasiswa itu saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Mimika, Senin.
Koordinator aksi demo damai PMII dan GMNI Timika Arden dalam orasinya meminta wakil rakyat konsisten mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dari perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
Para mahasiswa menilai aneh Pemkab Mimika melalui Disdikbud masih ngotot untuk membangun kantor baru di saat terjadi defisif anggaran besar-besaran akibat recofusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
Di sisi lain, Kantor Disdikbud sudah ada di gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di kawasan Kelurahan Karang Senang SP3, berdampingan dengan kantor-kantor dinas dan badan yang lain, namun tidak mau dimanfaatkan dengan alasan yang tidak jelas.
Terdapat empat poin yang dituntut mahasiswa Mimika saat menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Mimika itu.
Pertama, mendesak DPRD Mimika mengidentifikasi oknum siapa yang meloloskan proyek siluman pembangunan gedung baru Disdikbud.
Kedua, mendesak DPRD Mimika untuk membatalkan proyek siluman pembangunan gedung baru Disdikbud karena terkesan hanya memboroskan anggaran di tengah masa pendemi COVID-19.
Ketiga, mendesak DPRD Mimika memanggil Kepala Disdikbud Jenny O Usmani untuk mempertanggungjawabkan pembangunan gedung baru Disdikbud.
Keempat, meminta DPRD Mimika agar mendesak Bupati Eltinus Omaleng mencopot Jenny O Usmani dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud Mimika lantaran dianggap tidak becus mengurus dan mengelola sektor pendidikan di Mimika.
Wakil Ketua DPRD Mimika Alex Tsenawatme menjanjikan kepada para mahasiswa untuk segera memanggil Kepala Disdikbud Jenny O Usmani agar melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Mimika terkait rencana pembangunan kantor baru Disdikbud yang menulai sorotan tajam dari warga.
"Kami harus gelar RDP dengan instansi terkait untuk mengetahui apakah benar sudah ada pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan," kata Alex.