Menko Polhukam Mahfud MD: Ada gangguan kebangsaan dengan alasan demokrasi
Senin, 26 Juli 2021 14:43 WIB
Tangkapan layar saat Menko Polhukam Mahfud MD memberi sambutan dalam seminar Masa Depan Kebangsaan dan Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh CSIS. (26/7/2021) (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menyatakan bahwa terdapat gangguan pada tatanan kebangsaan Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai alasan.
“Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan ini justru destruktif,” kata Mahfud MD ketika memberikan pemaparannya sebagai pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan oleh CSIS di dalam jaringan (daring), Senin.
Dalam pemaparannya, Mahfud juga menyebutkan bahwa gangguan yang dialami oleh tatanan kebangsaan Indonesia berada dalam beragam bentuk, yaitu kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, maupun hoaks.
Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan bagi Mahfud MD adalah intoleransi, mengingat Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya.
Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial, yakni ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda.
“Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk,” kata Mahfud MD.
Akan tetapi, lanjutnya, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan.
Mahfud MD mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat. “Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acap kali disalahkan.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi Indonesia. Yenny juga menambahkan, selain menjalankan keputusan, terdapat catatan penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Pastikan keputusan yang diambil merupakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya mayoritas,” kata Yenny.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.
Mahfud MD menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar daring yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS merupakan lembaga think-tank non-profit yang telah berdiri selama 50 tahun.
Tema yang diangkat pada seminar tersebut adalah Masa Depan Kebangsaan dan Demokrasi Indonesia.
“Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan ini justru destruktif,” kata Mahfud MD ketika memberikan pemaparannya sebagai pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan oleh CSIS di dalam jaringan (daring), Senin.
Dalam pemaparannya, Mahfud juga menyebutkan bahwa gangguan yang dialami oleh tatanan kebangsaan Indonesia berada dalam beragam bentuk, yaitu kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, maupun hoaks.
Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan bagi Mahfud MD adalah intoleransi, mengingat Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya.
Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial, yakni ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda.
“Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk,” kata Mahfud MD.
Akan tetapi, lanjutnya, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan.
Mahfud MD mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat. “Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acap kali disalahkan.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi Indonesia. Yenny juga menambahkan, selain menjalankan keputusan, terdapat catatan penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Pastikan keputusan yang diambil merupakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya mayoritas,” kata Yenny.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.
Mahfud MD menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar daring yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS merupakan lembaga think-tank non-profit yang telah berdiri selama 50 tahun.
Tema yang diangkat pada seminar tersebut adalah Masa Depan Kebangsaan dan Demokrasi Indonesia.
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menkopolhukam Mahfud MD: Penangkapan Gubernur Lukas Enembe murni penegakan hukum
11 January 2023 17:03 WIB, 2023
Menko Polhukam Mahfud harap stabilitas keamanan dan kesejahteraan Papua terus membaik
11 November 2022 19:59 WIB, 2022
Menkopolhukam Mahfud jamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai prosedur
30 September 2022 20:22 WIB, 2022
Menkopolhukam Mahfud sebut kasus korupsi Lukas Enembe murni kasus hukum
23 September 2022 15:49 WIB, 2022
Menkopolhukam sebut Presiden Jokowi beri perhatian khusus pada provinsi Papua
25 April 2022 15:29 WIB, 2022
Menko Polhukam Mahfud ajak atasi penyebaran ujaran kebencian di ruang digital
02 April 2022 19:26 WIB, 2022
Menko Polhukam Mahfud sebut Satgas BLBI sita aset lebih dari Rp19 triliun
01 April 2022 13:49 WIB, 2022
Menko Polhukam Mahfud: Bung Karno adalah peletak dasar konsep hukum progresif
27 March 2022 4:24 WIB, 2022
Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan Pemerintah fokus siapkan Pemilu 2024
20 March 2022 18:37 WIB, 2022
MPR RI dan Pemerintah sepakat memperkuat pendekatan humanis di Papua
16 February 2022 17:08 WIB, 2022
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Polres Jayawijaya sebut jalan penghubung tiga kabupaten Papua Pegunungan terputus
21 April 2026 12:34 WIB