Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua kembali memanggil lagi empat pengelola agen premium dan minyak solar (APMS) di kabupaten ini karena antrian kendaraan yang masih terjadi berulang kali.
Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono saat di Wamena, Sabtu mengatakan pertemuan yang sudah dilakukan menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Disnakerindag.
"Antrian panjang mengganggu lalu lintas dan kinerja kita karena yang mengantri banyak juga yang bekerja. Untuk alokasi BBM, kuota kita masih aman," katanya.
Ia mengharapkan antrian kendaraan yang jaraknya bisa mencapai satu kilometer lebih itu, bukan disebabkan karena ulah oknum penimbun BBM subsidi yang ikut mengantri.
"Mungkin harus belajar berbagi karena kebutuhan BBM ini tidak hanya untuk satu - dua orang atau golongan tertentu, ini untuk semua masyarakat," katanya.
Tinggal mengimbau dinas perhubungan menertibkan kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi di APMS-APMS tersebut agar tidak terjadi antrian. Kendaraan pengisi BBM di APMS harus sesuai nomor polisi kendaraan.
Kepala Disnakerindag Jayawijaya doktor Lukas Kossay mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi agar BBM subsidi tidak dijual sebagai BBM industri.
"Yang sulit diawasi itu beli di Jayawijaya dengan harga subsidi namun dibawa keluar dan dijual dengan harga industri, sehingga kami akan segera turun dan melakukan pengawasan," katanya.
Berdasarkan pantauan antara, APMS di Jayawijaya tidak lagi menyalurkan premium sejak 1 November 2021. Bahan bakar yang dijual adalah pertalite, dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di Tanah Air.
Sementara untuk harga pertalite di pengecer yang jumlahnya cukup banyak dan mencapai sekitar ratusan lebih, adalah Rp20 ribu per liter.
Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono saat di Wamena, Sabtu mengatakan pertemuan yang sudah dilakukan menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Disnakerindag.
"Antrian panjang mengganggu lalu lintas dan kinerja kita karena yang mengantri banyak juga yang bekerja. Untuk alokasi BBM, kuota kita masih aman," katanya.
Ia mengharapkan antrian kendaraan yang jaraknya bisa mencapai satu kilometer lebih itu, bukan disebabkan karena ulah oknum penimbun BBM subsidi yang ikut mengantri.
"Mungkin harus belajar berbagi karena kebutuhan BBM ini tidak hanya untuk satu - dua orang atau golongan tertentu, ini untuk semua masyarakat," katanya.
Tinggal mengimbau dinas perhubungan menertibkan kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi di APMS-APMS tersebut agar tidak terjadi antrian. Kendaraan pengisi BBM di APMS harus sesuai nomor polisi kendaraan.
Kepala Disnakerindag Jayawijaya doktor Lukas Kossay mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi agar BBM subsidi tidak dijual sebagai BBM industri.
"Yang sulit diawasi itu beli di Jayawijaya dengan harga subsidi namun dibawa keluar dan dijual dengan harga industri, sehingga kami akan segera turun dan melakukan pengawasan," katanya.
Berdasarkan pantauan antara, APMS di Jayawijaya tidak lagi menyalurkan premium sejak 1 November 2021. Bahan bakar yang dijual adalah pertalite, dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di Tanah Air.
Sementara untuk harga pertalite di pengecer yang jumlahnya cukup banyak dan mencapai sekitar ratusan lebih, adalah Rp20 ribu per liter.