Jayapura (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Papua mengajak semua kepala daerah di daerah itu dan juga di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa mengadopsi program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna mencegah stunting.
"1.000 HPK merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan untuk mencegah dan mengatasi stunting sehingga kami harap semua kepala di Papua bisa menirunya," kata Kepala BKKBN Papua, Nerius Auparai dalam acara forum koordinasi jurnalis di Jayapura, Selasa.
Menurut dia program 1.000 HPK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara telah berjalan sejak 2014 selain itu juga saat ini pemerintah daerah setempat telah menjalankan program sarapan sehat anak sekolah.
"Kedua program itu dinilai sebagai kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Ia menjelaskan Kabupaten Tolikara juga memiliki rumah gizi yang disediakan bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan anak-anal PAUD dan SD setempat juga diberi makan di rumah tersebut.
"Ini sangat luar biasa sehingga kami harapkan para kepala daerah yang lain bisa mengikuti program seperti ini," katanya.
Dia menambahkan melalui forum koordinasi jurnalis pihaknya berharap agar wartawan di Papua bisa membangun kepedulian terkait isu stunting melalui pemberitaan yang bisa mengedukasi masyarakat.
"Informasi dari media massa sangat penting sehingga warga bisa memahami tentang stunting terutama bagi keluarga untuk melakukan pencegahan," katanya.
Ia mengatakan lewat pemberitaan juga bisa menggugah kesadaran kepala daerah di Papua untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan stunting dengan menyediakan anggaran dan program.
"Karena kasus stunting merupakan suatu ancaman terhadap generasi muda di Tanah Papua," demikian Nerius Auparai.
"1.000 HPK merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan untuk mencegah dan mengatasi stunting sehingga kami harap semua kepala di Papua bisa menirunya," kata Kepala BKKBN Papua, Nerius Auparai dalam acara forum koordinasi jurnalis di Jayapura, Selasa.
Menurut dia program 1.000 HPK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara telah berjalan sejak 2014 selain itu juga saat ini pemerintah daerah setempat telah menjalankan program sarapan sehat anak sekolah.
"Kedua program itu dinilai sebagai kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Ia menjelaskan Kabupaten Tolikara juga memiliki rumah gizi yang disediakan bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan anak-anal PAUD dan SD setempat juga diberi makan di rumah tersebut.
"Ini sangat luar biasa sehingga kami harapkan para kepala daerah yang lain bisa mengikuti program seperti ini," katanya.
Dia menambahkan melalui forum koordinasi jurnalis pihaknya berharap agar wartawan di Papua bisa membangun kepedulian terkait isu stunting melalui pemberitaan yang bisa mengedukasi masyarakat.
"Informasi dari media massa sangat penting sehingga warga bisa memahami tentang stunting terutama bagi keluarga untuk melakukan pencegahan," katanya.
Ia mengatakan lewat pemberitaan juga bisa menggugah kesadaran kepala daerah di Papua untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan stunting dengan menyediakan anggaran dan program.
"Karena kasus stunting merupakan suatu ancaman terhadap generasi muda di Tanah Papua," demikian Nerius Auparai.