Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua meminta dukungan pemerintah daerah untuk turut mengatur dan menertibkan para pengecer BBM di wilayah yang bersangkutan.
General Manager Pertamina MOR VIII, Made Adi Putra di Jayapura, menjelaskan hal tersebut diperlukan agar masyarakat setempat, khususnya yang menjadi objek dari program "BBM Satu Harga" tidak dirugikan.
Ia mengakui, khusus di wilayah pelosok, masih minimnya keberadaan lembaga penyalur membuat pertumbuhan pengecer BBM tidak terkendali. Harga yang dijual pun tergolong cukup tinggi, hingga berlipat-lipat dibanding harga yang dijual Pertamina.
Made juga menegaskan bila Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pengecer BBM.
"Jangan kan di pelosok, di Jayapura yang sudah terbuka saja pengecer banyak dan sulit dikendalikan," kata dia.
Diakuinya masalah ini juga menjadi salah satu kendala dari program "BBM Satu Harga" sehingga dampak ke masyarakat kurang maksimal meski pihaknya sudah menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk operasional program tersebut.
Sebelumnya, pada 8 September 2017, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyebutkan ada tambahan biaya operasional dari program BBM Satu Harga sebesar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar pada semester pertama.
Iskandar mengklarifikasi bahwa tidak ada kerugian yang berdampak pada perusahaan akibat program yang ditugaskan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk menyamaratakan harga BBM hingga ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Bukan kerugian, memang ada tambahan biaya termasuk ongkos angkut pesawatnya saja bisa Rp49 ribu per liter, sementara kita jual solar Rp5.150. Itu yang menambah biaya dari operating cost. Tahun ini nambahnya sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar," katanya. (*)
Berita Terkait
Disdik Jayapura kelola Dana Otsus Rp30 miliar tingkatkan SDM OAP Papua
Senin, 6 Mei 2024 10:19
Biak Numfor jajaki ekspor perikanan ke Amerika dan China
Senin, 6 Mei 2024 2:40
Konsumsi beras Kota Jayapura 50 ribu ton per tahun
Senin, 6 Mei 2024 2:33
Sektor pendidikan pengaruhi peningkatan IPM Biak Numfor 73,46
Senin, 6 Mei 2024 2:30
DJP sebut pemadanan NIK-NPWP di Papua capai 80,34 persen
Minggu, 5 Mei 2024 18:41
Bea Cukai Jayapura amankan WN PNG membawa amunisi di PLBN Skouw
Minggu, 5 Mei 2024 18:40
Biak Numfor siapkan Perbup lakukan pemilihan calon anggota DPRK
Minggu, 5 Mei 2024 13:48
DLH Biak siapkan sekolah adiwiyata mandiri
Minggu, 5 Mei 2024 12:39