Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG) segera membentuk komite perdagangan bersama atau "Join Subcomitee on Traide" untuk mematangkan rencana kerja sama perdagangan kedua negara.
"Dalam `Border Liaison Meeting` kita sudah berbicara mengenai hal ini dan kita akan membentuk `Join Subcomitee on Trade`, artinya komite antara kedua negara di bidang perdagangan," ujar Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Kamis.
Ia menjelaskan pembicaraan kerja sama perdagangan itu tidak lagi mengenai perdagangan tradisional, tetapi sudah mencakup skala ekspor impor.
Pada 13-16 Maret di Bali, akan digelar "Join Border Comite" dan momentum tersebut akan dipergunakan untuk membentuk "Join Subcomitee on Traide".
"Di sini tentu akan ada bicara mengenai bisnis dan masing-masing organisasi-organisasi pengusaha akan kita libatkan. Tentu phak-pihak terkait seperti Bea Cukai, Karantina, dan lainnya juga akan terlibat," kata dia.
Suzana menegaskan kerja sama perdagangan itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak sehingga realisasinya diharapkan dapat segera terwujud.
"Sebenarnya kita ini saling membutuhkan, jadi bukan hanya PNG yang membutuhkan kita, tetapi kita juga membutuhkan mereka. Tahun ini tentu kerja sama perdagangannya sudah bisa dilakukan," katanya.
Ia pun mengaku telah meminta keseriusan pemerintah pusat untuk melakukan pembicaraan bilateral yang dapat mewujudkan rencana tersebut.
"Kami dorong pemerintah pusat untuk lebih serius lagi dengan apa yang kita usulkan. Jangan melihat bahwa hanya PNG yang membutuhkan kita, tetapi Papua ini yang sebenarnya menjadi provinsi yang memiliki perbatasan negara dengan potensi perdaganagan yang paling bagus," ujar Suzana. (*)
