Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menolak revisi UU KPK jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya menolak jika UU revisi tentang KPK tersebut melemahkan KPK dengan mengurangi fungsi dan tugas KPK," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Apalagi, kata dia, jika UU Revisi yang disetujui unsur legislatif dan eksekutif tersebut memberi peluang bagi intervensi pemerintah. Terlebih jika regulasi itu menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah.
Jika itu yang terjadi, lanjut dia, maka revisi tersebut harus ditolak. Hal demikian, jika terjadi, sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu setiap pihak mendambakan KPK bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.
Di sisi lain, Din mendukung jika revisi UU KPK itu menguatkan tugas dan fungsi komisi antirasuah tersebut.
"Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK selama UU tersebut memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif maupun legislatif dan yudikatif," katanya.
Berita Terkait
Mantan komisioner KPK Laode M. Syarif kecewa putusan MK uji formil Undang-Undang KPK
Kamis, 6 Mei 2021 15:13
Pemerintah sebut izin penyadapan KPK untuk berikan kepastian hukum
Senin, 3 Februari 2020 18:17
KPK merespons tidak diterimanya uji materi revisi UU KPK oleh MK
Jumat, 29 November 2019 4:53
KPK minta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 segera dipublikasikan
Jumat, 18 Oktober 2019 22:21
Hasil revisi UU KPK resmi tercatat sebagai Undang-undang No 19 tahun 2019
Jumat, 18 Oktober 2019 8:58
ICW dorong Presiden Jokowi tak ragu terbitkan Perppu KPK
Kamis, 17 Oktober 2019 20:06
MK pertanyakan kerugian konstitusional akibat pasal tentang Dewan Pengawas KPK
Senin, 14 Oktober 2019 18:44
MK: Objek uji materi belum ada karena revisi UU KPK belum bernomor
Senin, 14 Oktober 2019 18:30