Jakarta (ANTARA) - Ahli psikologi konflik dari Universitas Indonesia Ichsan Malik menilai pendekatan budaya bisa menjadi salah satu upaya alternatif untuk menangani konflik yang terjadi di Papua.
"Lebih ke pendekatan budaya. Bukan pendekatan keamanan dan ekonomi, tetapi lebih ke pendekatan budaya," ujarnya saat ditemui usai menjadi pembicara dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis.
Pendekatan budaya yang dimaksud salah satunya dengan mengedepankan semangat kebersamaan. ia mengatakan dalam memandang konflik Papua, penting untuk selalu mengedepankan semangat menjaga kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI harus dijunjung tinggi.
Pemerintah, kata dia, harus merangkul dan meyakinkan masyarakat Papua bahwa mereka merupakan bagian dari Indonesia.
"Yang paling penting menurut saya kita lompat dulu ke kebersamaan. Kalau sudah bicara soal Indonesia, bukan lagi cuma Papua, harus dilihat sebagai bangsa, setelah itu baru bicara keadilan dan pemaafan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah saat ini lebih cenderung mengedepankan pendekatan militer, yang justru dapat membuat situasi di Papua semakin memanas.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah saat ini fokus untuk membuka ruang-ruang dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk membahas penanganan konflik, tanpa mengedepankan unsur militer.
Dalam dialog-dialog itu, pendekatan budaya bisa dimasukkan dengan melibatkan sejumlah kalangan seperti akademisi, antropolog, sosiolog maupun psikolog.
Kehadiran tokoh-tokoh itu diharapkan bisa membuka pandangan lain serta memberi solusi alternatif terhadap penanganan konflik yang terjadi di Papua.
"Pemerintah harus duduk dan memanggjl pihak ketiga yang paham tentang resolusi konflik. Karena pemerintah mindsetnya kalau ada apa-apa, kalau tidak mililiter, solusinya ya pembangunan ekonomi. Itu tidak cukup. Kita harus belajar," ujar dia.
Berita Terkait
Gubernur Papua Tengah: Penyelenggara Pemilu 2024 petakan wilayah konflik
Sabtu, 27 Januari 2024 18:47
Polda Papua antisipasi 13 daerah rawan gangguan KKB menjjelang 1 Desember
Kamis, 30 November 2023 12:28
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
Tokoh Adat: Pengakuan hak ulayat instrumen mencegah konflik Papua
Sabtu, 21 Oktober 2023 11:53
Dandim 1710/Mimika: Bina komunikasi mencegah konflik sosial
Jumat, 15 September 2023 15:06
Kodim Jayapura berikan bimbingan komunikasi warga cegah konflik
Rabu, 13 September 2023 15:23
Pakar: Buku "Membuka Ruang Membangun Dialog" selesaikan konflik di Papua
Rabu, 24 Mei 2023 9:45
Komnas HAM: Kerusuhan Dogiyai menjadi prioritas penanganan konflik sosial
Jumat, 18 November 2022 3:29