Jayapura (ANTARA) - Bupati Merauke Romanus Mbraka meminta agar masyarakat setempat tetap tenang serta mengikuti proses dan tahapan selanjutnya, di mana dalam waktu dekat akan ditunjuk pejabat karteker untuk provinsi baru yakni Papua Selatan.
Bupati Merauke minta warga tetap tenang menunggu tahapan pemekaran
"Akhirnya setelah penantian cukup panjang, kini Merauke akan menjadi ibu kota," katanya usai tiba di Bandara Mopah Kabupaten Merauke, Selasa.
Menurut Romanus, kepulangannya dengan membawa Undang-Undang Provinsi Papua Selatan yang baru disahkan DPR RI, disambut meriah oleh masyarakat Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi.
"Saat ini undang-undang daerah otonomi baru sudah berada ditangan dan dalam waktu dekat presiden akan menunjuk pejabat karteker yang nantinya akan menjalankan roda pemerintah serta mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua untuk membahas hal teknis seperti pembentukan awal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Saya berharap semua masyarakat agar bersatu demi menumbuhkan rasa kesatuan dan kesatuan sehingga semua proses bisa berjalan lancar," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan diharapkan akan membawa dampak perekonomian yang baik serta pembangunan infrastruktur, untuk itu Orang Asli Papua (OAP) harus tumbuh.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapan dari pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran di Papua menjadi undang-undang adalah demi kemajuan pembangunan Papua.
"Kami harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua," kata Mendagri Tito Karnavian.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).
Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan.