Sentani, Papua (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, menyebut masyarakat yang melakukan pengurusan kartu kuning pada 2023 mengalami penurunan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitauw di Sentani, Selasa, mengatakan pada 2022 jumlah pengurusan kartu kuning sebanyak 1.200 orang lebih, namun pada 2023 tercatat 800 orang lebih.
“Sebenarnya setiap tahun itu jumlah pencari kerja naik, namun pada 2023 anak-anak dan adik-adik kita tersebar ke mana-mana seperti ke PT Freeport sehingga yang mengurus di daerah ini berkurang,” ujarnya.
Menurut dia, jumlah pembuatan kartu kuning menembus angka ratusan hingga ribuan karena jumlah pengangguran cukup tinggi di daerah ini, dan jumlah lowongan pekerjaan terbatas.
“Setiap bulannya itu pasti saja ada lima sampai 10 orang yang datang membuat kartu kuning, apalagi saat penerimaan polisi, tentara, pasti jumlahnya naik,” katanya.
Dia menjelaskan lowongan pekerjaan di Kabupaten Jayapura sangat terbatas, berbanding terbalik dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang banyak di Jayapura.
“Kita hanya punya perusahaan Sinar Mas yang penerimaannya juga pun tidak melalui kita, sehingga tidak bisa mengakomodasi anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan,” ujarnya.
Dia menambahkan untuk mensiasati hal ini maka pihaknya setiap tahun pasti membuat berbagai pelatihan kepada masyarakat, supaya mereka bisa membuka usahanya sendiri tanpa harus menunggu dari perusahaan atau penerimaan CPNS.
“Kita berharap dengan pelatihan yang sudah dibuat tahun lalu, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
