Pemerintah Provinsi Papua melakukan sosialisasi implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan setempat, guna mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Penjabat Sekda Papua Yohanes Walilo di Jayapura Selasa mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, karena ini merupakan alat pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBD.
"Saya berharap seluruh OPD dapat mempersiapkan diri untuk menyukseskan kebijakan ini," katanya.
Menurut Walilo, dengan adanya KKP ini merupakan upaya Pemprov Papua dalam menggunakan transaksi non-tunai.
"Pada KKPD ini kami bekerja sama dengan Bank Papua, sehingga dengan hadirnya kartu tersebut membantu kita ke sistem pembelanjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan, apalagi ini upaya Pemprov Papua tersebut selaras dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Mari bekerja keras bersama, berinovasi, dan terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik," katanya.
Dia menambahkan, sosialisasi yang dilaksanakan ini juga merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan.
"Saya berharap setelah sosialisasi ini seluruh OPD pemerintah provinsi semakin siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah, baik di akhir 2024 maupun dalam menyongsong anggaran 2025," ujarnya.
