Jayapura (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, meminta agar fokus pada tiga utama pencegahan korupsi di mana hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
"Tiga fokus utama tersebut pertama penertiban dan optimalisasi aset daerah yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, lalu kedua optimalisasi penerimaan pajak daerah, dan terakhir peningkatan skor dan pemenuhan indikator MCsP pada delapan area intervensi," kata Agus di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut Agus, oleh sebab itu pihaknya meminta para kepala daerah di sembilan kabupaten di wilayahnya untuk segera menindaklanjuti delapan area intervensi dalam program pencegahan korupsi yang telah ditetapkan.
"Delapan area intervensi tersebut mencakup pertama perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga pelayanan publik, keempat pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kelima manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),keenam optimalisasi pajak daerah, ketujuh pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan kedelapan tata kelola keuangan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya mengakui bahwa Monitoring Center for Prevention (MCsP) di Papua dan beberapa daerah lain memang masih berada pada kategori merah namun bukan hanya persoalan Papua, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi lain.
"Sehingga peningkatan MCsP menjadi tugas bersama melakukan perbaikan terus-menerus karena hal tersebut merupakan instrumen penting yang dikawal langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya lagi .
Dia menambahkan upaya pencegahan ini penting agar ruang-ruang penyimpangan dan korupsi dapat ditutup rapat.
"Saya juga minta agar sinergi antar semua pihak dalam pemberantasan korupsi," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan karena dalam pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik satu lembaga.
"Mulai dari rumah tangga, lingkungan pendidikan, hingga pemerintahan, semua harus terlibat,”katanya.
Dia menambahkan oleh sebab itu pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan di Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari korupsi.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Agus Fatoni membuka kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah periode triwulan II 2025 yang dihadiri bupati dan wali kota di wilayah Papua, bertempat aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis.
