#PENGGUNAAN ANGGARAN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Inspektorat setempat meminta kabupaten/kota untuk lebih intensif dalam mengawasi penggunaan dana kampung hal ini dilakukan agar anggaran yang ...

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mewajibkan 49 organisasi perangkat daerah memberlakukan tandatangan elektronik untuk mempermudah pengarsipan secara digitalisasi. "Digitalisasi arsip ...

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan mengharapkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang laporan keuangan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK RI menyerahkan hasil opini WDP pada rapat ...

Pemerintah Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Papua Tengah memfokuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat yang unggul melalui penggunaan dana desa. Kepala Kampung Nawaripi ...

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua telah menerima transfer dana otonomi khusus (otsus) Papua tahap pertama dari Kementerian Keuangan sebesar 30 persen. "Transfer dana otsus Papua tahun ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, menegaskanpihaknya akan memperketat fokus penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk empat sektor prioritas, yakni pendidikan, ...

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah memfokuskan pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah ...

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mewajibkan penerima dana hibah pemilihan kepala daerah 2024 (pilkada) sebesar Rp63 miliar menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke pemda setempat. ...

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua melarang penjabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) keluar daerah selama 35 hari pelaksanaan audit terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan ...