#PROGRAM DANA DESA TRANSPARAN

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura memperkuat sinergi dalam penerangan hukum di wilayah tersebut. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan kampung sebagai pusat dan fondasi utama pembangunan daerah, sehingga seluruh program pembangunan diarahkan untuk memperkuat kampung sebagai pusat ...

Pemerintah Provinsi Papua bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat sinergi dalam pengawalan dan pengawasan pengelolaan dana desa. ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kampung. "Kami meminta seluruh kepala ...

Komisi II DPR Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Papua, menekankantata kelola dana desa di 257 kampung harus dapat menjawab kebutuhan orang asli Papua (OAP) di kampung setempat. "Pemanfaatan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan. Plt ...

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua segera menyalurkan Dana Desa (DD) Tahun 2025 sebesar Rp102 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ...

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Yustus Pondayar meminta Pemda memperkuat pengawasan untuk mencegah penyimpangan dana desa 2025 di Kabupaten Biak Numfor. "Kepala distrik perlu ...

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua menyalurkan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama mencapai Rp650 juta untuk tiga kampung yang dibiayai dari APBD 2025. "Khusus dana desa tahap pertama ...

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) meminta pengelolaan dana desa lebih transparan guna meminimalisasiterjadinya praktik korupsi dalam perencanaan ...