Timika (ANTARA) - Dua Lembaga Adat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) memberikan dukungan penuh bagi operasional perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia.
Dukungan itu disampaikan kedua lembaga adat usai menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan jajaran senior manajemen Freeport bertempat di Ruang Tembaga, Rimba Papua Hotel Timika, Rabu.
Tony Wenas dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa perkembangan terkait operasi perusahaan, komitmen dan kontribusi perusahaan terhadap lembaga-lembaga mitra seperti Lemasa, Lemasko, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dan Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan (YAMAK).
Tony menegaskan meskipun sejak Desember 2018 saham mayoritas PT Freeport telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum sebesar 51 persen, namun PT Freeport tetap memegang teguh komitmennya kepada masyarakat, termasuk dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat dan juga terhadap dua lembaga adat yang merupakan mitra perusahaan yaitu Lemasa dan Lemasko.
Saat ini, kata Tony, operasional tambang terbuka (open pit) Grasberg sudah selesai dan akan beralih ke tambang bawah tanah. Pada masa peralihan tersebut, katanya, produksi akan menurun.
Selain itu, ujar dia, dampak pandemi COVID19 sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkungan kerja.
"Perusahaan secara terus menerus menyosialisasikan tentang protokol kesehatan, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19," jelasnya.
Perwakilan kedua lembaga adat yang hadir menyambut positif hal itu dan menyatakan mendukung penuh operasional perusahaan serta berharap Freeport bisa terus berkontribusi bagi pengembangan masyarakat asli Papua.
Georgorius Okoare selaku Ketua Lemasko menyebut jajarannya mendukung perubahan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) menjadi YPMAK.
Lemasko juga mendukung penuh operasional PTFI termasuk proses AMDAL dan program pemanfaatan tailing oleh pemerintah. "Kami dari lembaga adat mendukung sepenuhnya PT Freeport Indonesia untuk tetap beroperasi di Timika," kata Georgorius Okoare.
Sementara Jony Stingal Beanal selaku Ketua Lemasa mengharapkan Freeport fokus mengelola program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan khususnya beasiswa anak-anak asli Amungme dan Kamoro untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul.
Jony Beanal mengutarakan harapannya agar situasi keamanan di sekitar area Freeport terutama di Kampung Banti dan sekitarnya bisa segera pulih kembali sehingga warga setempat bisa hidup dalam kondisi yang aman dan damai.
Dukungan itu disampaikan kedua lembaga adat usai menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan jajaran senior manajemen Freeport bertempat di Ruang Tembaga, Rimba Papua Hotel Timika, Rabu.
Tony Wenas dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa perkembangan terkait operasi perusahaan, komitmen dan kontribusi perusahaan terhadap lembaga-lembaga mitra seperti Lemasa, Lemasko, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dan Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan (YAMAK).
Tony menegaskan meskipun sejak Desember 2018 saham mayoritas PT Freeport telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum sebesar 51 persen, namun PT Freeport tetap memegang teguh komitmennya kepada masyarakat, termasuk dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat dan juga terhadap dua lembaga adat yang merupakan mitra perusahaan yaitu Lemasa dan Lemasko.
Saat ini, kata Tony, operasional tambang terbuka (open pit) Grasberg sudah selesai dan akan beralih ke tambang bawah tanah. Pada masa peralihan tersebut, katanya, produksi akan menurun.
Selain itu, ujar dia, dampak pandemi COVID19 sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkungan kerja.
"Perusahaan secara terus menerus menyosialisasikan tentang protokol kesehatan, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19," jelasnya.
Perwakilan kedua lembaga adat yang hadir menyambut positif hal itu dan menyatakan mendukung penuh operasional perusahaan serta berharap Freeport bisa terus berkontribusi bagi pengembangan masyarakat asli Papua.
Georgorius Okoare selaku Ketua Lemasko menyebut jajarannya mendukung perubahan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) menjadi YPMAK.
Lemasko juga mendukung penuh operasional PTFI termasuk proses AMDAL dan program pemanfaatan tailing oleh pemerintah. "Kami dari lembaga adat mendukung sepenuhnya PT Freeport Indonesia untuk tetap beroperasi di Timika," kata Georgorius Okoare.
Sementara Jony Stingal Beanal selaku Ketua Lemasa mengharapkan Freeport fokus mengelola program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan khususnya beasiswa anak-anak asli Amungme dan Kamoro untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul.
Jony Beanal mengutarakan harapannya agar situasi keamanan di sekitar area Freeport terutama di Kampung Banti dan sekitarnya bisa segera pulih kembali sehingga warga setempat bisa hidup dalam kondisi yang aman dan damai.