Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua hanya mendapat 170 formasi CPNS 2014 dari 800 formasi yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Dari 800 formasi yang kami ajukan, yang disetujui hanya 170 formasi," kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya, di Jayapura, Senin.
Ia mengatakan, Pemprov Papua sempat ingin mengajukan penambahan kuota CPNS namun batal dilakukan karena sudah ada penegasan dari pejabat Kemenpan RB bahwa ruang penambahan kuota sudah tertutup.
Apalagi, Kemenpan RB menilai jumlah pegawai negeri di Pemprov Papua tergolong banyak, yakni tujuh ribu lebih.
"Kita di provinsi sudah tidak bisa minta tambahan karena Kemenpan RB sudah tahu di sini sudah kelebihan pegawai, jadi kalau kita mau minta tetap tidak diberi, tapi kalau kabupaten/Kota masih bisa," ujarnya.
Ketika ditanya apakah sebagian PNS di Pemprov Papua dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota, Charles mengatakan, hal itu merupakan kewenangan gubernur.
"Itu tergantung kebijakan gubernur, jika ada kerja sama gubernur dengan bupati/walikota karena ada daerah yang memerlukan, baru bisa dilakukan," ujarnya.
Mengenai rekrutmen CPNS 2014 khusus putra-putri asli Papua, Charles mengatakan, hal itu langsung ditangani Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).
UP4B merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
UP4B dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011, dan memiliki masa kerja sampai dengan 2014, dan berkedudukan di Jayapura, ibukota Provinsi Papua.
"Tim UP4B sempat datang ke BKD Papua untuk sosialisasi sekaligus menegaskan kriteria putra-putri asli Papua," ujarnya.
Dikatakannya, yang termasuk kategori putra-putri asli Papua yakni bapak-ibu orang Papua, atau bapak Papua ibu nonPapua.
"Kalau mama Papua tapi bapak nonPapua itu tunggu dulu, karena ini harus menunggu garis keturunan," ujarnya.
Hanya saja, kata Charles, pengalaman yang lalu kuota yang diberikan untuk Papua tidak bisa terpenuhi, karena sejumlah formasi sedikit peminatnya.
"Hal itu berkaitan dengan ketersediaan SDM, dan kualifikasi formasi yang diminta tidak tersedia," ujarnya. (*)
