Jayapura (Antara Papua) - Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V di Jayapura, 11-12 Desember 2014, guna memilih pengurus daerah periode 2015-2020.
Musda PWRI Papua itu dibuka oleh Asisten III Setda Papua Rosina Upessy, pada Jumat, yang dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) PWRI Progo Nurjaman.
Musda itu bertema "melalui musyawarah daerah kita tingkatkan peran dan fungsi PWRI dalam era baru Papua".
Pada momentum pembukaan musda tu, Progo mengingatkan anggota PWRI terutama di Papua untuk tetap netral jika tampil sebagai pengurus PWRI, lembaga yang memayungi para pensiunan PNS (pegawai negeri sipil).
"Tapi diberi kesempatan kepada para pensiunan PNS untuk berpartai politik, bagi yang ingin bergabung di parpol mana pun. Tapi, kalau menggunakan baju PWRI maka harus netral dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah membutuhkan peran serta berbagai komponen masyarakat untuk kemajuan pembangunan, termasuk PWRI yang merupakan wadah pengabdian lanjutan aparatur pemerintahan sipil.
PWRI juga merupakan wadah silaturahmi dan sosialisasi sesama pensiunan PNS, karena terkadang para pensiunan butuh wadah untuk melanjutkan pengabdian.
"Karena itu, dalam pemilihan pengurus baru hendaknya mengutamakan muasyawarah mufakat, kemudian menyusun pengurus daerah yang akan melanjutkan kiprah pengurus sebelumnya," ujarnya.
Progo yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, dan mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) itu berharap keberadaan PWRI terus didukung pemerintah daerah dan pusat.
Sementara itu, Asisten III Setda Papua Rosina Upessy tampil membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pada sambutan tersebut ditegaskan bahwa pengurus PWRI juga harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan pensiunan PNS.
"Tetapi, tentunya yang paling utama yakni jaga kesehatan, itu yang paling dibutuhkan," ujarnya.
Kepengurusan PWRI di Papua telah berusia 25 tahun, namun belum mandiri karena masih bergantung pada bantuan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Rosina mengingatkan para bupati agar ikut membantu pengurus PWRI dalam mendong peningkatan kesejahteraan pensiunan PNS, sesuai visi Papua bangkit dan maju.
"Ini yang perlu dipahami para pensiunan PNS di Papua, selain melanjutkan pengabdian, maka perlu dijaga kesehatannya. Dan ada baiknya pemerintah terus mendukung keberadaan PWRI," ujarnya. (*)