Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Dalam Negeri menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 agar dapat dilaksanakan dengan baik sebagai dasar hukum dan pemberian stimulus melalui anggaran di daerah itu.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro di Jayapura, mengatakan dengan adanya sosialisasi Permendagri itu, diharapkan pembangunan daerah melalui belanja daerah benar-benar dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.
"Kami berharap penyusunan APBD 2018 betul-betul dapat menjadi stimulus dari sisi pembangunan daerah terutama belanja daerah," katanya.
Menurut Indro, akuntabilitas harus menjadi komitmen bersama, demikian juga upaya mengefisiensikan dan mengefektikan anggaran serta program yang ada.
"Permendagri akan diberlakukan tahun depan, hal ini sejalan dengan adanya pendampingan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.
Dia mengharapkan Permendagri tersebut mendorong daerah lebih mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, dengan harapan sektor usaha lebih menggeliat.
"Pada 2018 sudah mulai berlaku, memang sudah harus mereposisi apalagi kini ada pendamping KPK, kami dapat selaraskan dan dengan adanya permendagri tersebut dapat menjadi stimulus terutama untuk usaha menengah ke bawah," katanya.
Senada dengan Indro Baskoro, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan sosialisasi Permendagri Nomor 33/2017 itu untuk menyamakan persepsi di antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten/kota dan provinsi. (*)
Berita Terkait
Karantina Papua Selatan awasi masuknya bibit tebu asal Australia
Jumat, 26 April 2024 15:12
DAPD Papua tingkatkan minat baca masyarakat melalui ruang pojok digital
Jumat, 26 April 2024 15:03
Pemprov Papua bangun fasilitas layanan internet di 32 lokasi pada 2024
Jumat, 26 April 2024 15:00
Pemprov Papua ajak warga peduli hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 21:22
Melihat upaya pemerintah meningkatkan ekonomi Nelayan di Papua
Kamis, 25 April 2024 13:46
Pemprov Papua sebut RTRW salah satu upaya lindungi hutan
Kamis, 25 April 2024 13:26
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04