Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap Kolaborasi Tunas Integritas Nasional (KTIN) II 2017 dapat menghasilkan rekomendasi tentang upaya bersama dalam penceghan dan pemberantasan korupsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan sejak dijalin kerja sama antara KPK dan Pemprov Papua terkait pencegahan korupsi, telah dilakukan berbagai rencana aksi yakni launching e-government, e-budgeting, e-planning, e-samsat, e-perizinan serta e-pengaduan masyarakat.
"Pemprov Papua sejak awal kepemimpinan gubernur telah membuat regulasi maupun infrastruktur yang menjadi indikator kuat untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," katanya.
Selain itu, juga ada komitmen bersama antara pemprov bersama para bupati dan walikota se-Provinsi Papua dengan semua pemangku kepentingan lainnya, untuk secara integral melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.
Senada dengan Hery Dosinaen, Inspektur Provinsi Papua sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara KTIN II 2017 Anggiat Situmorang mengatakan tujuan penyelenggaraan kegiatan itu, sebagai wadah untuk menyosialisasikan pembangunan budaya integritas melalui pendekatan berisiko dan kebijakan politik.
"Selain itu juga sebagai ajang berbagi pengalaman, hambatan dan kisah sukses antar masing-masing kementerian lembaga, organisasi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan budaya integritasnya," katanya.
Sebelumnya, Provinsi Papua didaulat menjadi tuan rumah kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional ke-II Tahun 2017 yang digelar di Kota Jayapura pada Selasa (12/9) hingga Jumat (15/9).
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, mengatakan sebenarnya indikator yang pertama penunjukan Bumi Cenderawasih sebagai tuan rumah adalah dari kesiapan provinsi ini, kemudian bagaimana pemprov mengenalkan Papua dalam kesiapan tentang pencegahan korupsi yang berkaitan juga dengan e-goverment. (*)
