Jakarta (ANTARA) - PDI Perjuangan mengisyaratkan akan menempatkan ketua DPP Puan Maharani yang saat ini menduduki jabatan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PKM) sebagai Ketua DPR RI Periode 2019-2024.
"Berdasarkan amanah UU MD3, bahwa pemenang pemilu hingga pemenang kelima, berhak untuk menduduki jabatan pimpinan DPR RI secara proporsional. Karena itu, PDI Perjuangan sebagai pemenang pertama berhak untuk menduduki jabatan sebagai ketua DPR RI," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang diumumkan KPU pada Selasa dini hari, PDI Perjuangan memeroleh suara 19,33 persen yakni perolehan suara tertinggi di antara parpol peserta Pemilu 2019.
Menurut Hasto, siapa kader PDI Perjuangan yang akan mendapat amanah menduduki jabatan ketua DPR RI akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ketika ditanya apakah Puan Maharani yang akan menduduki jabatan ketua DPR RI, karena "rumors" tersebut telah beredar? Menurut Hasto, Puan Maharani adalah sosok politisi yang telah memiliki cukup pengalaman.
"Mbak Puan memiliki pengalaman sebagai pengurus pada struktural partai di PDI Perjuangan. Mbak Puan juga memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI. Mbak Puan juga memiliki pengalaman di jabatan eksekutif sebagai menteri koordinator," tuturnya.
Namun, keputusan akhir, kata Hasto, tetap ada pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Masyarakat agar publik menunggu keputusan dari Ibu ketua umum," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyatakan, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 baru saja diumumkan KPU pada Selasa dini hari, sementara proses pengisian jabatan pimpinan DPR RI dan MPR RI baru akan dilakukan pada Oktober 2019. "Waktunya masih lama. Masih akan banyak proses dan dialog-dialog yang akan dilakukan," ujarnya.
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27