Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan terdapat sejumlah kementerian yang secara tradisi tidak pernah diberikan kepemimpinannya kepada kader partai.
"Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan," kata Ray dalam diskusi bertema Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.
"Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai," ujar Ray.
Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai.
"Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," katanya.
Berita Terkait
Presiden Joko Widodo beri enam arahan soal COVID-19 dan gejolak ekonomi
Selasa, 10 Mei 2022 2:35
Sejumlah menteri hadiri pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Megawati Soekarnoputri
Jumat, 11 Juni 2021 17:39
Presiden Jokowi: Kabinet Indonesia Maju seperti kabinet organisasi HIPMI
Jumat, 5 Maret 2021 11:27
Menakar soliditas kabinet Joko Widodo menyongsong tahun bersejarah 2021
Kamis, 7 Januari 2021 15:16
Lembaga survei nilai Presdien Jokowi siapkan pemimpin dari kalangan teknokrat
Rabu, 23 Desember 2020 10:45
Lima wakil menteri masuk di jajaran kabinet Indonesia Maju
Rabu, 23 Desember 2020 10:37
Presiden Jokowi melantik enam menteri dan lima Wakil Menteri
Rabu, 23 Desember 2020 10:33
Formasi baru kabinet Indonesia Maju dengan semangat baru
Rabu, 23 Desember 2020 8:47