Presiden Joko Widodo beri enam arahan soal COVID-19 dan gejolak ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memberikan enam arahan terkait penanganan pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin.

"Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global, yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai, dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin.

Dalam arahan pertama, Jokowi mengungkapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian COVID-19 di Tanah Air sudah menurun.

"Jadi, tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut, sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan," ungkap Presiden.

Arahan kedua ialah terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran. Jokowi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI, yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah berjalan dengan lancar.

Selanjutnya, arahan ketiga berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina-Rusia serta kebijakan moneter Amerika Serikat. Jokowi meminta pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, terutama berkaitan dengan pangan dan energi.

"Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab (Pramono Anung) agar setiap minggu seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM ini, juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat," jelasnya.

Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di seluruh daerah, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak.

Presiden pun meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.

"Saya juga minta Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) betul-betul menjaga ini di lapangan, mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa nanti yang bertanggung jawab," tegasnya.

Arahan kelima, dia juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan BUMN yang berdampak pada ekonomi rakyat.

Terakhir, arahan keenam, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing, meskipun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ujarnya.