Wamena (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik setempat bekerja sama menggelar penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi.
Kegiatan penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep,.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Selasa mengatakan transformasi digital merupakan arus utama pembangunan nasional yang tak terelakkan.
“Pemerintah pusat telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pemanfaatan satu data serta penguatan keamanan informasi yang menjadi fondasi penting dalam proses digitalisasi,” katanya saat membacakan sambutan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
Menurut dia, dalam penguatan siber dan sandi maka peran BSSN menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang mengawasi keamanan ruang siber Indonesia.
“Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru (DOB) tentu banyak menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) maupun sistem tata kelola,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan semangat kolaboratif dan gotong royong, pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Saat ini yang menjadi prioritas kami adalah membangun portal satu data daerah yang terintegrasi, transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk itu keamanan data menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar,” katanya.
Dia menambahkan kehadiran BSSN di Papua Pegunungan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan merata hingga ke wilayah Timur Indonesia.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas bagi seluruh perangkat daerah terkait bagaimana membangun sistem yang aman, andal dan berdaya tahan terhadap berbagai potensi serangan siber,” ujarnya.’
Dia menilai penanaman budaya sadar keamanan informasi yang harus dimulai dari level individu aparatur sipil negara atau ASN sehingga data-data dapat terjaga dengan baik.
