Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menginstruksikan 22 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat program dan kegiatan untuk mendorong penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
“Kami baru diinformasikan dari Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) bahwa realiasi belanja APBD Juli 2025 mencapai 24,41 persen dari jumlah APBD tahun ini sekitar Rp1,8 triliun,” kata
Ia mengatakan Pemprov juga telah meminta setiap pimpinan OPD untuk lebih teliti dalam memenuhi syarat penyaluran anggaran sehingga setiap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan ke pemerintah pusat tidak ada hambatan.
Meskipun ada regulasi baru dalam syarat penyaluran dan laporan LPJ ke Kementerian Keuangan RI tetapi, menurut Wasuok, mereka terus mendorong supaya OPD mampu menerjemahkan hal itu.
“Kami pikir bukan Papua Pegunungan saja tetapi hampir semua daerah di Indonesia mengalami hal itu, penyesuaian sedang dilakukan semoga beberapa waktu ke depan kendala-kendala ini dapat diatasi,” katanya.
Sementara itu, menurut Wasuok, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2025 telah mencapai 24 persen.
“Kami akui Papua Pegunungan masih termasuk daerah otonomi baru atau DOB, tetapi akan berusaha semaksimal mungkin dalam mencari sumber-sumber pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD,” ujar dia.
